Tarif Trump Dianulir, Kesepakatan Dagang dengan China hingga RI Batal?

Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) yang membatalkan sejumlah tarif Presiden Donald Trump memunculkan ketidakpastian atas berbagai kesepakatan dagang yang diteken pemerintah AS dalam beberapa bulan terakhir, termasuk dengan sejumlah mitra dagang terbesar Washington.

Melansir New York Times pada Sabtu (21/2/2026), banyak perjanjian tersebut menetapkan tarif di kisaran 15%–20%, lebih rendah dibanding ancaman bea masuk yang sebelumnya lebih tinggi, sebagai imbalan atas konsesi perdagangan dan komitmen investasi di AS.

Dalam konferensi pers seusai putusan pada Jumat, Trump mengatakan, sebagian kesepakatan tetap berlaku. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut.

Dikutip dari Bloomberg, dalam merespons putusan MA, Trump juga mengumumkan akan memberlakukan tarif global sebesar 10% atas barang-barang impor.

Tarif tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington, menurut lembar fakta yang dirilis oleh Gedung Putih.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya karena baru saja menandatangani, dari Ruang Oval, tarif global 10% untuk semua negara, yang akan berlaku hampir segera. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini!” tulis Trump dalam sebuah unggahan di media sosial.

Berikut sejumlah negara dan kawasan yang terdampak atas keputusan Mahkamah Agung AS: China

Melansir New York Times, China menjadi sasaran utama perang dagang Trump. Ekspor China ke AS dikenakan berbagai lapisan tarif berdasarkan dasar hukum berbeda. Sebagian besar tarif tersebut bersifat kumulatif sehingga beban bea masuk untuk sejumlah produk menjadi sangat tinggi.

Putusan Mahkamah Agung mencabut sebagian tarif, termasuk tarif umum 10% serta tarif 10% terkait tudingan kegagalan mencegah masuknya fentanil dan bahan kimia terkait ke AS.

Namun, sejumlah tarif lain tetap berlaku, seperti bea masuk 100% untuk kendaraan listrik China serta tarif 50% atau lebih untuk berbagai produk baja dan aluminium.

Dalam pertemuan Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan pada akhir Oktober lalu, kedua pihak sepakat memperpanjang penangguhan tambahan tarif atas sejumlah barang, termasuk motor listrik dan peralatan bedah. Trump dijadwalkan mengunjungi China pada akhir Maret untuk bertemu kembali dengan Xi.

Tarif yang telah diberlakukan berdampak signifikan terhadap ekspor China ke AS, yang turun sekitar seperlima tahun lalu. Sebagai respons, China meningkatkan ekspor ke Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.

Banyak perusahaan China kini memindahkan perakitan akhir produk untuk pasar AS ke Asia Tenggara, Amerika Latin, bahkan Afrika guna menghindari tarif langsung atas barang dari China.

Asean

Asia Tenggara menjadi kawasan yang paling terancam ketika Trump pada musim semi lalu mengusulkan tarif sangat tinggi.

Wilayah ini kini menjadi basis produksi utama sepatu, furnitur, dan garmen untuk pasar AS, setelah banyak perusahaan global memindahkan pabrik dari China ke Vietnam, Kamboja, dan Indonesia guna menghindari tarif tinggi era pertama Trump.

Trump sempat mengancam tarif hingga 49% untuk Kamboja, 46% untuk Vietnam, 36% untuk Thailand, dan 32% untuk Indonesia. Namun, ia kemudian menurunkan menjadi sekitar 19% dalam kerangka kesepakatan dagang.

Indonesia pekan ini menandatangani perjanjian dagang baru dengan AS, menyusul Malaysia dan Kamboja.

Uni Eropa

Tahun lalu, Uni Eropa mencapai kesepakatan dengan AS untuk membatasi tarif di level 15%. Kesepakatan itu juga mencakup komitmen Eropa membeli energi AS senilai US$750 miliar serta meningkatkan investasi hingga US$600 miliar di AS.

Namun implementasinya belum sepenuhnya berjalan, sebagian tertunda akibat ancaman Trump untuk menaikkan tarif terhadap sejumlah negara Eropa dalam upayanya menguasai Greenland bulan lalu.

Mengutip The Guardian, Komisi Eropa menyatakan tengah mencermati secara saksama putusan terbaru terkait kebijakan tarif AS. Juru bicara perdagangan Komisi Eropa, Olof Gill, mengatakan pihaknya sedang menganalisis putusan tersebut dengan hati-hati.

“Pelaku usaha di kedua sisi Atlantik bergantung pada stabilitas dan kepastian dalam hubungan dagang. Karena itu, kami terus mendorong tarif yang rendah dan berupaya menguranginya,” ujarnya.

Sementara itu, Federasi Industri Jerman (BDI) menilai putusan tersebut mengirimkan sinyal kuat bagi tatanan perdagangan berbasis aturan (rules-based trade order).

Kanada

Mengutip BBC, secara faktual, dampak langsung putusan Mahkamah Agung AS terhadap tarif Kanada dinilai terbatas. Sebagian besar tarif berupa bea sektoral seperti baja dan aluminium tidak tercakup dalam putusan tersebut.

Tahun lalu, pemerintahan Trump mengenakan tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko—yang kemudian dinaikkan menjadi 35% untuk Kanada—dengan alasan kedua negara harus berbuat lebih banyak untuk menghentikan arus migran dan penyelundupan fentanil ke AS.

Namun, sekitar 85% perdagangan yang terdampak tarif fentanil tersebut sebenarnya telah bebas bea berdasarkan pengecualian dalam kerangka kesepakatan dagang AS-Meksiko-Kanada, atau disebut USMCA.

Sejumlah kelompok bisnis Kanada menyatakan ketidakpastian masih membayangi dunia usaha. CEO Canadian Manufacturers & Exporters Dennis Darby mengatakan pelaku industri berharap pembaruan USMCA dapat segera terealisasi dan mengakhiri gangguan perdagangan yang berulang.

“Perdagangan yang dapat diprediksi dan berbasis aturan sangat penting bagi produsen di kedua sisi perbatasan,” ujarnya.

Meksiko

Lebih dari 80% ekspor Meksiko sudah bebas bea masuk di bawah perjanjian perdagangan Amerika Utara.

Putusan Jumat tidak mengubah tarif sektoral lainnya. Baja, aluminium, tembaga, truk berat, kayu lunak, dan produk kayu tetap dikenakan bea masuk industri khusus. Meksiko merupakan pembeli utama barang AS sekaligus eksportir terbesar ke pasar AS.

Korea Selatan

Pada Oktober lalu, Korea Selatan menyepakati tarif 15%—turun dari 25%—dengan komitmen investasi hingga US$350 miliar di AS, yang akan dicairkan bertahap sekitar US$20 miliar per tahun.

Perusahaan cip besar seperti SK Hynix dan Samsung menyatakan akan meningkatkan investasi di AS. Namun, bulan lalu, Trump mengancam menaikkan kembali tarif menjadi 25% karena proses ratifikasi dinilai lambat.

Pemerintah Seoul menyatakan masih mengelola skema dana investasi tersebut, tetapi dinamika politik domestik memperlambat proses.

Jepang

Trump sebelumnya mengancam Jepang dengan tarif hingga 35%. Dalam kesepakatan Juli lalu, Tokyo sepakat mendanai proyek di AS senilai US$550 miliar. Sebagai imbalannya, Washington menetapkan tarif menyeluruh 15% atas ekspor Jepang.

Kesepakatan ini dinilai kurang seimbang setelah Korea Selatan memperoleh komitmen investasi lebih rendah dengan syarat lebih longgar.

Gelombang pertama investasi Jepang senilai US$36 miliar diumumkan pekan ini, sebagian besar untuk pembangunan pembangkit listrik berbahan gas alam di Ohio.

Inggris

Inggris menjadi negara pertama yang menandatangani perjanjian dagang dengan Trump tahun lalu. Kesepakatan itu menurunkan tarif mobil Inggris serta menetapkan tarif tambahan dasar 10% untuk sebagian besar barang lainnya.

Dilansir dari The Guardian, Kementerian Bisnis dan Perdagangan Inggris (DBT) menyatakan putusan tersebut tidak memengaruhi perjanjian dagang preferensial yang telah dinegosiasikan Inggris untuk baja, otomotif—dengan tarif 10% turun dari sebelumnya 27,5%—serta farmasi yang dikenakan tarif nol persen, dibandingkan 15% di Uni Eropa.

“Inggris menikmati tarif resiprokal terendah secara global, dan dalam skenario apa pun kami memperkirakan posisi dagang istimewa dengan AS akan tetap berlanjut. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk memahami bagaimana putusan ini memengaruhi tarif bagi Inggris dan negara lain,” ujar juru bicara DBT.