Tepat 20 Februari 2026, kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta genap satu tahun, dengan sejumlah capaian seperti pertumbuhan ekonomi, penambahan ruang terbuka hijau, penguatan transportasi publik, dan perlindungan sektor pendidikan. Namun, persoalan klasik seperti banjir, kemacetan, polusi udara, dan ketimpangan sosial tetap menjadi pekerjaan rumah yang menunggu penyelesaian.
Menandai satu tahun kepemimpinannya, Pramono-Rano menggelar forum dialog “Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah” di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026) sore. Forum tersebut menjadi ruang refleksi atas capaian sekaligus pengakuan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Dalam forum tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Jakarta perlahan naik di panggung global. Dalam 10 bulan terakhir, peringkat Global City Jakarta meningkat dari posisi 74 menjadi 71.
Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 juga menyentuh angka 5,21 persen secara tahunan (yoy), melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Bahkan, di Triwulan IV-2025, angka pertumbuhannya mencapai 5,71 persen secarat tahunan.
”Mudah-mudahan tahun ini Jakarta akan jauh lebih baik,” ujar Pramono sebagaimana diunggah dalam akun Youtube resmi Pemprov Jakarta pada Sabtu (21/2/2026).
Meski demikian, Pramono mengakui ketimpangan pendapatan atau rasio gini di Jakarta masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, ia memastikan anggaran sektor pendidikan tidak akan dipangkas, sebagai upaya menjaga akses dan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Total anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) mencapai sekitar Rp 2 triliun dan tetap dipertahankan.
Saat ini terdapat 707.513 penerima KJP dan 16.920 mahasiswa penerima KJMU. Selain itu, lebih dari 6.000 ijazah warga telah diputihkan, 40 sekolah swasta digratiskan, serta akses gratis masuk ke Ancol, Ragunan, dan Monas bagi pemegang kartu sakti tersebut.
Di bidang sosial, sebanyak 213.000 warga menerima bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta. Pemprov Jakarta juga menegaskan komitmennya membebaskan tarif transportasi bagi 15 golongan masyarakat rentan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli dan mobilitas warga.
Sektor transportasi menjadi salah satu fokus pembenahan. Pramono menyebut infrastruktur transportasi Jakarta kini menempati peringkat ke-17 dunia dan termasuk yang terbaik di Asia Tenggara, hanya berada di bawah Singapura.
Layanan Transjabodetabek diperluas dengan pembukaan rute baru yang menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga, seperti Alam Sutera–Blok M, Ciputat–Blok M, Bogor–Blok M, Bekasi–Cawang, Cengkareng, hingga Sawangan–Pondok Labu. Dalam waktu dekat, rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta juga akan dibuka dengan tarif Rp 3.500.
Wajah fisik Jakarta pun terus dibenahi. Selain pembangunan 21 ruang terbuka hijau (RTH) baru, ada proyek revitalisasi Taman Semanggi senilai Rp 134 miliar yang tengah digarap melalui skema kerja sama dengan swasta tanpa menggunakan dana APBD.
Proyek-proyek lama yang mangkrak pun mulai dirapikan. Salah satunya pencabutan tiang-tiang monorel di kawasan Kuningan yang selama bertahun-tahun menjadi simbol proyek tak selesai. Pihaknya menargetkan penataan kawasan tersebut rampung sebelum HUT Jakarta pada 22 Juni 2026 dengan konsep pedestrian yang akan setara dengan kawasan Sudirman-Thamrin.
Konektivitas kawasan juga diperkuat melalui pembangunan pelican crossing di Cikini serta jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan Jakarta International Stadium (JIS) dengan Ancol. Dengan akses tersebut, penonton pertandingan, termasuk dalam laga Persija Jakarta, dapat memarkir kendaraan di Ancol dan berjalan kaki sekitar 350 meter menuju stadion tanpa terjebak kemacetan.
Di sektor kebudayaan, Planetarium Jakarta kembali beroperasi. Sementara Taman Ismail Marzuki sedang dipersiapkan menjadi ekosistem seni yang lengkap dengan hotel dan gedung pertunjukan.
Penguatan layanan dasar juga menjadi fokus. Layanan kesehatan diperluas melalui 31 rumah sakit, 44 puskesmas kecamatan, dan 292 puskesmas pembantu. Pembangunan RS Royal Batavia Cakung serta rumah sakit internasional di lahan Sumber Waras yang sempat tertunda selama 12 tahun kini memasuki tahap realisasi.
Selain itu, Jakarta juga menjadi provinsi yang mengawali pelarangan konsumsi daging anjing dan kucing sebagai bagian dari komitmen terhadap kesejahteraan hewan.
Dalam bidang sosial dan kerukunan, Jakarta berupaya berupaya menjaga harmoni antarwarga. Pramono mengenang momen Christmas Carol di Bundaran HI hingga transisi perayaan Imlek ke Ramadhan yang dihiasi nyanyian lintas bahasa sebagai simbol kuatnya rajutan sosial warga.
Pemprov Jakarta juga menggencarkan Job Fair, termasuk bagi penyandang disabilitas, serta program Mobile Training Unit yang memberikan pelatihan keterampilan seperti tata rambut, tata rias, menjahit, membuat kue, hingga servis pendingin ruangan.
Pramono mengatakan, seluruh pembangunan tersebut dijalankan secara kolaboratif bersama DPRD Jakarta, jajaran Balai Kota, serta dukungan masyarakat. Ia menyebut satu tahun pemerintahan ini sebagai ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk melanjutkan pembangunan Jakarta yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
”Kami membuka diri terhadap masukan dan kritik. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan membawa manfaat nyata bagi warga Jakarta,” ujarnya.
Namun, di balik sejumlah pencapaian tersebut, Pramono mengakui masih banyak pekerjaan rumah Jakarta yang belum sepenuhnya tuntas. Ia menegaskan komitmen Pemprov Jakarta untuk menuntaskan persoalan mendasar yang masih membayangi Jakarta.
”Memang persoalan-persoalan dasar masih ada. Kemacetan masih ada, banjir masih ada, kemudian persoalan polusi masih ada. Fokus kami adalah minimal bisa menguranginya dari kondisi saat ini,” ujarnya.
Terkait praktik parkir liar, Pramono menekankan pentingnya sikap tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Operasi rutin akan terus dilakukan, namun Pemprov Jakarta juga berupaya membuka ruang bagi penciptaan lapangan kerja agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang sah.
Pramono juga menegaskan tidak ada kompromi terhadap praktik pungutan liar. ”Jika ada pungutan liar, baik dilakukan Satpol PP maupun aparat pemerintah termasuk PJLP, saya tidak segan membebas-tugaskan. Kami tegas, tanpa kompromi,” kata Pramono.
Senada, Wakil Gubernur Rano Karno mengatakan bahwa banjir, kemacetan, dan kemiskinan menjadi tiga prioritas utama pada tahun kedua pemerintahan.
Pada tahun pertama, fokus pemerintahan diarahkan pada penyelesaian program quick win. Dari total 40 program prioritas, sekitar 97 persen telah rampung, sementara tiga lainnya masih berproses karena memerlukan waktu lebih panjang.
”Kami sadar membangun Jakarta tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Namun, fondasi sudah kami letakkan. Tahun kedua ini kami sudah memiliki arah program yang lebih terstruktur melalui APBD 2026,” ujar Rano.
Dalam penanganan banjir, Pemprov Jakarta melanjutkan normalisasi sejumlah sungai strategis, termasuk Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut, serta pengerukan sungai di wilayah Jakarta Barat. Proses ini dibarengi pembebasan lahan di beberapa titik bantaran sungai untuk mempercepat penanganan dan mengurangi risiko banjir.
Di sektor transportasi, Pemprov Jakarta memperkuat integrasi dan menambah armada Transjabodetabek dengan pembukaan rute baru, guna mengurangi kemacetan dan memudahkan mobilitas warga.
Sementara itu, untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, berbagai program bantuan dan subsidi tetap dipertahankan, termasuk naik transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat.
Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai masih ada sejumlah isu mendasar yang berdampak luas bagi warga Jakarta dan belum mendapat perhatian serius dari Pemprov Jakarta.
Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menyoroti beberapa persoalan utama. Pertama, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih terabaikan. Setiap tahun, Jakarta terus menghadapi banjir dan rob.
”Pemprov Jakarta cenderung menangani dampak banjir, misalnya dengan distribusi sembako atau penggunaan pompa air untuk mempercepat surutnya genangan, dan pencegahannya dengan modifikasi cuaca, tanpa menyelesaikan akar masalah seperti tata ruang yang buruk dan minimnya kapasitas resapan air,” ujar Alif dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).
Polusi udara juga tetap menjadi isu serius. Partikel udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer yang berasal dari pembakaran bahan bakar, emisi industri, kendaraan, dan kebakaran hutan (PM2,5) di Jakarta sering melebihi ambang batas, dan saat kualitas terlihat membaik biasanya hanya karena angin kencang, bukan berkurangnya pencemar secara nyata. Sumber-sumber pencemar udara lintas batas, seperti emisi PLTU batubara, juga masih berlangsung tanpa ada konsekuensi.
Selain itu, Pramono-Rano dianggap absen dalam melindungi warga Pulau Pari, yang rentan sebagai komunitas pulau pesisir dan pulau kecil. Pembangunan cottage apung dan dermaga wisata telah merusak ekosistem laut, termasuk kematian sekitar 40.000 mangrove.
Tata kelola seharusnya mengedepankan prinsip keberlanjutan yang kuat (strong sustainability) dan solusi berbasis alam (nature-based solution) untuk menghadapi krisis iklim.
Kedua, hak atas tempat tinggal tetap menjadi tantangan. Laporan LBH Jakarta berjudul “Kota Jakarta dan Penggusuran Hidup” menemukan 14 penggusuran paksa selama Januari–Oktober 2025.
Penggusuran ini masih sering terjadi di Jakarta karena Peraturan Gubernur DKI Nomor 207 Tahun 2016 (Pergub 207/2016) tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin. Pergub ini dinilai bermasalah karena tidak memberikan kepastian hukum bagi warga yang bersengketa soal kepemilikan tanah.
Pramono-Rano juga dinilai belum mampu menjawab persoalan akses hunian, terutama bagi kaum muda. Harga beli dan sewa properti di Jakarta tetap tinggi, sehingga sulit dijangkau sebagian besar warga.
Selain itu, banyak hunian yang tersedia belum memenuhi standar layak, baik dari segi kondisi fisik, keamanan kepemilikan, akses transportasi, ketersediaan air, listrik, dan layanan kesehatan, maupun kesesuaian lingkungan sosial dan budaya.
Ketiga, perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) dinilai berisiko bertentangan dengan konstitusi, yang menyatakan air sebagai hak rakyat. Skema Perseroda memungkinkan masuknya modal swasta melalui penerbitan saham dan pembentukan anak usaha.
Sebelumnya, saat pengelolaan air dikuasai swasta (Aetra dan Palyja), warga tetap mendapat air yang keruh meski tarif terus naik, sehingga banyak keluarga harus membeli air tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.
Masalah air juga terkait banjir dan penurunan muka tanah. Pada 2025, akses air perpipaan baru mencakup sekitar 80 persen wilayah Jakarta, sehingga seperlima warga masih mengandalkan air tanah.
Pengambilan air tanah yang masif memperdalam efek penurunan muka tanah (land subsidence), yang telah mencapai 3–10 sentimeter per tahun, membuat Jakarta dijuluki sebagai kota tercepat tenggelam di dunia.
Keempat, meski UU Bantuan Hukum telah berlaku 14 tahun, Jakarta masih belum memiliki peraturan daerah terkait penyelenggaraan bantuan hukum. Akibatnya, warga miskin dan kelompok rentan tidak memiliki jaring pengaman untuk mengakses bantuan hukum.
Sejumlah isu itu terkait dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.
LBH Jakarta mendesak Pemprov Jakarta dan Pramono-Rano untuk melibatkan publik secara nyata dalam kebijakan hak warga, menyusun peta jalan penanganan banjir dengan tata ruang yang adil dan ruang hijau memadai, serta menegakkan pengendalian dan pengawasan polusi udara.
Selain itu, pembangunan yang merusak ekosistem laut harus dihentikan, kondisi Pulau Pari dipulihkan, Pergub DKI 207/2016 yang melegitimasi penggusuran paksa dicabut, akses hunian layak dan terjangkau dijamin, serta perubahan badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda ditinjau ulang agar air tetap menjadi hak konstitusional warga Jakarta.
Warga Jakarta Barat, Risma (27), berharap pembangunan Jakarta yang telah berjalan bisa terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia ingin ruang terbuka hijau lebih merata, transportasi publik lancar, dan akses layanan publik yang dapat dijangkau semua warga.
Risma menyoroti banyaknya trotoar rusak di ruas jalan penghubung Jakarta. Berjalan kaki dari gang rumah ke stasiun KRL atau halte Transjakarta sering menjadi rintangan, dengan ubin guiding block terkelupas, lubang saluran air terbuka, permukaan tak rata, hingga trotoar bolong.
”Pemerintah mendorong warga beralih ke transportasi publik, tetapi akses jalan kaki menuju halte saja masih sulit,” ujar Risma.
Ia berharap revitalisasi trotoar di tahun kedua masa jabatan Pram-Doel tidak hanya fokus pada estetika, tetapi merata hingga jalan-jalan sekunder yang menjadi urat nadi pergerakan warga sehari-hari.
Risma juga menginginkan Jakarta lebih adil dan inklusif, dengan biaya hidup terjangkau melalui pelayanan publik yang efisien. Bagi dia, keberhasilan pemerintah terlihat dari kemudahan warga bergerak dan mengakses layanan dasar dengan martabat yang sama.
