jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Indekstat merilis hasil survei nasional terbaru mengenai Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Program Kerja Prabowo–Gibran. Dalam paparan survei, masalah ekonomi masih menjadi isu paling mendesak yang harus diselesaikan publik di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang mencapai 79,2 persen.
Direktur Indekstat Ali Mahmudin memaparkan bahwa sebanyak 63,8 persen responden dengan tegas menyatakan permasalahan ekonomi adalah isu paling mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan saat ini. Angka ini jauh mengungguli persoalan sosial keamanan (10,8 persen), politik hukum (10,8 persen), pendidikan (5,3 persen), dan pertanian (3,2 persen).
BACA JUGA: Komisi X DPR: MBG Harus Berjalan Beriringan dengan Peningkatan Mutu Pendidikan Hingga Kesejahteran Guru
"Jika dibedah lebih dalam, ada tiga isu teratas yang sangat mengakar di masyarakat. Pertama, sulitnya mencari pekerjaan atau banyaknya pengangguran di angka 19,7 persen. Kemudian disusul oleh meningkatnya angka kemiskinan sebesar 19,6 persen, dan mahalnya harga kebutuhan pokok seperti BBM dan sembako sebesar 15,2 persen," ujar Ali Mahmudin dalam paparan survei secara daring, Sabtu (21/2).
Menurut Ali, persoalan lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran ini bukanlah hal baru, melainkan pekerjaan rumah (PR) utama yang terus berlanjut sejak era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada periode 2019-2024 lalu.
BACA JUGA: 5 Menu Buka Puasa untuk Penderita Mag
"Permasalahan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan pengangguran masih menjadi PR utama bagi pemerintah, bahkan sejak era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada periode 2019-2024 lalu," ujar Ali Mahmudin.
Meski demikian, Ali menyampaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 16 bulan terakhir menembus angka 79,2 persen. Selain itu, setidaknya 4 dari 8 program kerja Prabowo-Gibran mendapatkan tingkat awareness yang cukup baik dari responden.
BACA JUGA: Bupati: PPPK Paruh Waktu Bisa Memperkuat Kinerja Pemerintahan
"Program kerja tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis atau MBG (95,2 persen), BLT Kesra (82,4 persen), cek kesehatan gratis (69,6 persen), dan Koperasi Merah Putih (51persen)," beber Ali.
Meski dihantui isu pengangguran, pemerintah bukannya tanpa upaya. Indekstat membedah tingkat kepentingan, kinerja, dan kepuasan masyarakat terhadap program-program pemerintah secara komposit. Hasilnya, program yang menyasar langsung pada penyiapan tenaga kerja justru mendapat apresiasi tertinggi.
"Kinerja program tertinggi diraih oleh Pemagangan Nasional dengan skor 80,24. Program ini juga meraih tingkat kepuasan paling tinggi dengan skor 80,86. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat haus akan program yang bisa langsung menjembatani mereka ke dunia kerja," papar Ali.
Tidak hanya itu, Ali menyampaikan skor kepentingan program paling tinggi adalah Cek Kesehatan Gratis (75,19) dan Sekolah Unggul (73,46).
Ali juga menjelaskan untuk program unggulan lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki awareness hingga 95,2 persen, masyarakat menuntut adanya evaluasi substantif. Tuntutan evaluasi serupa juga dialamatkan pada program Swasembada Pangan Nasional dan Program Peningkatan Gaji Guru.
Secara keseluruhan, Ali memaparkan di balik jeratan masalah ekonomi, masyarakat tetap menaruh harapan besar. Survei Indekstat mencatat persepsi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menyentuh skor 79,2 persen.
Tingkat kepuasan tertinggi untuk kategori sangat puas/puas berada di wilayah Kalimantan (96,66 persen), wilayah Sulawesi (95,28 persen), dan wilayah Maluku-Papua (93,16 persen).
Sementara itu, wilayah lain menunjukkan angka yang masih cukup baik, yaitu wilayah Jawa (88,97 persen), wilayah Sumatra (86,72 persen), dan wilayah Bali-Nusa (85,76 persen).
Lebih lanjut Ali menyampaikan di sektor kementerian yang membidangi urusan perekonomian negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil memperoleh penilaian kinerja tertinggi di angka 36,3 persen, sejalan dengan tingginya apresiasi terhadap kinerja Menteri Purbaya Yudhi Sadewa (45,4 pesen).
Sementara itu, dalam sektor lembaga hukum, Ali mengungapkan kepercayaan tertinggi diperoleh Mahkamah Agung (MA) dengan persentase sebesar 82,1 persen dan kepercayaan terendah diperoleh Kepolisian RI dengan persentase sebesar 62,9 persen.
Sebagai informasi, pengumpulan data survei Indekstat ini dilakukan pada rentang 11–25 Januari 2026 yang melibatkan 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas di 38 provinsi secara proporsional. Survei ini memiliki tingkat toleransi kesalahan atau margin of error (MoE) sebesar 2,9 persen. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei Voxpol: 80% Masyarakat NTT Puas dengan Kinerja Melki-Johni
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
