Lonjakan Kekerasan Polisi di Punjab dan Implikasinya bagi Stabilitas Pakistan

Provinsi Punjab di Pakistan kembali menjadi sorotan setelah meningkatnya laporan pembunuhan dan kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian. Fenomena yang kerap disebut sebagai police encounters—penembakan tersangka di lapangan—memicu perdebatan tajam antara klaim penegakan hukum dan tuduhan pembunuhan di luar proses peradilan. Dalam konteks politik dan keamanan Pakistan yang rapuh, tren ini dinilai berpotensi berdampak lebih luas terhadap legitimasi negara dan stabilitas nasional.

Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan operasi mematikan oleh aparat di Punjab. Pembentukan Crime Control Department (CCD) pada 2025—unit khusus di bawah Punjab Police—dimaksudkan untuk memberantas kejahatan terorganisasi, tetapi juga diikuti oleh lonjakan kasus penembakan oleh polisi.

Menurut laporan media Pakistan seperti Dawn serta rujukan dari Human Rights Commission of Pakistan (HRCP), hingga Oktober 2025 tercatat sekitar 500 operasi encounter dengan lebih dari 600 korban tewas. Bahkan, sebuah petisi di Pengadilan Tinggi Lahore menyebut angka kematian sejak implementasi CCD dapat mencapai sekitar 1.000 orang (Dawn, 2025; HRCP, 2025). HRCP dalam laporan tahunannya menilai tren tersebut sebagai “mengkhawatirkan” karena menunjukkan kemungkinan penggunaan kekuatan mematikan yang berlebihan tanpa transparansi investigasi (HRCP Annual Report, 2025).

Pihak kepolisian Pakistan menyatakan bahwa banyak tersangka tewas dalam baku tembak saat melawan petugas. Narasi ini menekankan kebutuhan respons cepat terhadap meningkatnya kejahatan terorganisasi, termasuk penculikan, perampokan bersenjata, dan geng kriminal di kawasan urban Punjab (Dawn, 2025). Namun, organisasi masyarakat sipil melihat pola berbeda. HRCP dan sejumlah pengacara HAM menilai lonjakan kematian dalam operasi polisi berpotensi menunjukkan praktik fake encounters—istilah yang merujuk pada dugaan pembunuhan di luar proses hukum (HRCP, 2025).

Isu ini juga menjadi perhatian internasional. Amnesty International dan Human Rights Watch dalam berbagai laporan sebelumnya mengenai Pakistan menekankan pentingnya akuntabilitas aparat keamanan dan investigasi independen dalam kasus penggunaan kekuatan mematikan (Amnesty International, 2024; HRW, 2024).

Dampak terhadap Stabilitas Politik Nasional Pakistan

Meningkatnya kekerasan oleh aparat memiliki implikasi yang melampaui isu penegakan hukum semata. Setidaknya terdapat tiga dampak strategis bagi stabilitas Pakistan. Pertama, berkurangnya legitimasi negara. Dalam sistem politik yang telah mengalami ketegangan antara elit sipil dan militer dalam satu dekade terakhir, persepsi pelanggaran HAM oleh aparat dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kedua, potensi radikalisasi lokal. Studi mengenai keamanan internal di Asia Selatan menunjukkan bahwa pendekatan represif tanpa reformasi kelembagaan sering memperbesar jarak antara aparat dan masyarakat, terutama di wilayah urban padat penduduk seperti Punjab (International Crisis Group, 2024). Ketiga, tekanan internasional. Pakistan secara berkala menjadi sorotan dalam forum HAM global, termasuk di United Nations Human Rights Council. Jika tren ini berlanjut, Islamabad berisiko menghadapi tekanan diplomatik yang dapat memengaruhi kerja sama keamanan dan ekonomi (UNHRC, 2025).

Punjab merupakan provinsi terpadat di Pakistan dan memiliki bobot politik dominan dalam struktur federal. Stabilitas provinsi ini sangat menentukan arah politik nasional. Kebijakan keamanan yang keras sering kali dipandang sebagai upaya menunjukkan ketegasan pemerintah provinsi dalam menekan kriminalitas.

Namun, sejumlah analis dalam publikasi kebijakan keamanan Pakistan menilai bahwa strategi berbasis tindakan koersif jangka pendek tanpa reformasi struktural kepolisian dan peradilan berisiko menghasilkan stabilitas semu (International Crisis Group, 2024).

Ke depan, arah situasi sangat bergantung pada keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan akuntabilitas hukum. Sejumlah pengamat mendorong penguatan mekanisme pengawasan sipil atas kepolisian, transparansi investigasi kasus encounter, serta reformasi sistem peradilan pidana yang lebih cepat dan independen. Tanpa langkah tersebut, peningkatan kekerasan berisiko menciptakan siklus ketidakpercayaan yang justru memperumit upaya penegakan hukum.

Lonjakan pembunuhan dalam operasi polisi di Punjab mencerminkan dilema klasik negara berkembang: antara kebutuhan keamanan cepat dan tuntutan supremasi hukum. Data dari Dawn dan HRCP menunjukkan ratusan hingga lebih dari seribu kematian terkait operasi polisi sejak pembentukan CCD pada 2025.

Jika tidak diimbangi dengan reformasi akuntabilitas, pendekatan keamanan keras berpotensi menggerus legitimasi negara Pakistan. Dalam jangka panjang, stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menekan kriminalitas, tetapi juga oleh sejauh mana negara mampu menegakkan hukum tanpa mengorbankan kepercayaan publik.