Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut negara-negara asing kini sangat bahagia dan menari-nari di jalanan setelah Mahkamah Agung membatalkan kebijakan tarif yang sebelumnya ia terapkan. Namun di saat yang sama, ia memastikan bahwa mereka tidak akan menari lama.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam konferensi pers di Washington pada Jumat (20/2). Ucapan itu muncul sebagai respons langsung atas putusan Mahkamah Agung yang membatasi kewenangannya dalam menetapkan tarif impor secara sepihak.
Mahkamah Agung sebelumnya menyatakan bahwa penggunaan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977 sebagai dasar penetapan tarif tidak memiliki landasan konstitusional yang cukup. Dalam putusan tersebut, pengadilan menegaskan bahwa kewenangan fiskal berada di tangan Kongres.
Hakim Ketua Mahkamah Agung, John Roberts, membacakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar pembatalan kebijakan tersebut.
"Presiden mengeklaim memiliki kuasa luar biasa untuk menetapkan tarif secara sepihak dengan jumlah, waktu, dan cakupan yang tak terbatas," kata Roberts dikutip dari Antara.
"Dengan memperimbangkan luasnya cakupan, sejarah, dan konteks konstitusional atas wewenang yang diklaim tersebut, ia harus secara jelas mendapatkan persetujuan Kongres untuk melaksanakannya," imbuhnya.
Putusan itu menegaskan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat.
Alih-alih meredakan ketegangan, Trump justru melancarkan kritik terbuka kepada para hakim. Ia menyampaikan kekecewaan yang tajam terhadap putusan tersebut.
"Saya malu terhadap sejumlah hakim MA, sangat malu karena mereka tak punya keberanian melakukan hal yang benar bagi negara kita," kata Trump.
Trump juga menyebut sebagian hakim sangat tidak patriot dan tidak setia terhadap konstitusi. Ia bahkan menuduh adanya pengaruh kepentingan asing dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Meski kebijakan sebelumnya dibatalkan, Trump tidak menghentikan langkahnya di bidang perdagangan. Ia langsung mengumumkan kebijakan baru berupa tarif impor global sebesar 10 persen terhadap seluruh negara.
Kebijakan tersebut disebut akan menggunakan dasar hukum berbeda, yakni Undang-Undang Perdagangan 1974. Regulasi itu memungkinkan presiden memberlakukan tarif sementara hingga 150 hari dalam situasi defisit perdagangan yang dianggap serius.
Tarif global 10 persen ini diumumkan sebagai tambahan atas kebijakan bea yang telah berjalan sebelumnya. Gedung Putih menyatakan langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat posisi tawar Amerika Serikat dalam negosiasi dagang.
Trump juga memastikan bahwa pendapatan dari tarif yang telah terkumpul tidak akan dikembalikan. Ia menegaskan kebijakan ini akan terus diperjuangkan, termasuk jika harus melalui proses hukum lanjutan.
Putusan Mahkamah Agung menjadi momen penting karena belum pernah sebelumnya IEEPA digunakan sebagai instrumen langsung untuk menerapkan tarif impor secara luas. Selama ini, undang-undang tersebut lebih sering dipakai untuk sanksi ekonomi dalam situasi darurat nasional.
Baca Juga: Pemerintah Buka Suara Usai Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump
Konflik antara cabang eksekutif dan yudikatif ini menyoroti batas kewenangan presiden dalam kebijakan ekonomi. Perdebatan yang muncul bukan hanya soal tarif, tetapi juga mengenai pembagian kekuasaan dalam sistem konstitusi Amerika.
Dengan pengumuman tarif global 10 persen, dinamika perdagangan internasional kembali berada dalam sorotan. Negara-negara mitra dagang kini mencermati langkah lanjutan Washington di tengah ketidakpastian hukum dan politik yang berkembang.
