Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Fase VII Pasar Raya Padang. Dalam sidak itu, Andre menemukan dua persoalan utama: aktivitas perdagangan yang sangat sepi dan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di fasilitas pasar.
Dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026), Andre tiba sekitar pukul 16.00 WIB dan langsung menyusuri lorong-lorong pasar serta berdialog dengan pedagang. Menurutnya, banyak pedagang mengaku dagangannya tidak laku, bahkan dalam beberapa hari terakhir hampir tidak ada transaksi.
Andre menyebut kondisi ini membuat para pedagang khawatir tak mampu menutup biaya hidup. Pedagang berharap akses keluar-masuk pasar diperbaiki dan promosi pasar ditingkatkan agar pembeli kembali ramai.
"Pedagang di sini banyak yang mengeluh. Sepi pembeli, bahkan ada yang belum balik modal sejak dipindahkan ke Fase VII. Kita minta Pemko Padang serius mencarikan solusi, mulai dari akses jalan, parkir, hingga penataan pedagang agar pembeli mudah masuk," kata Andre.
Selain persoalan sepinya pembeli, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini juga menemukan adanya pungutan di fasilitas umum, khususnya toilet. Menurutnya, pengunjung dan pedagang diminta membayar Rp 2.000 hingga Rp 3.000 untuk menggunakan WC umum.
Padahal, kata Andre, pasar tersebut masih berstatus aset pemerintah pusat dan belum diserahterimakan kepada Pemko Padang. Andre menegaskan selama masa tersebut tidak boleh ada pungutan apa pun kepada pedagang maupun masyarakat.
"Di sana juga ditemukan pungutan parkir untuk mobil dan sepeda motor. Diduga, baik toilet dan parkir ini dikuasai oleh oknum-oknum tuan takur. Begitu juga dengan dugaan adanya jual beli toko dan lapak-lapak. Semua hal ini menjadikan pasar Fase VII tidak maksimal pascadibangun satu tahun lalu," ucapnya.
Andre meminta Ketua Komisi II DPRD Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, memastikan legalitas pungutan tersebut. Dia menyebut jika belum ada aturan resmi, maka pungutan tersebut tergolong pungli.
"Ini pungli kalau belum ada aturan. Semua masih gratis, baik sewa maupun fasilitas. Jangan sampai pedagang kecil malah diperas di tempat mereka mencari nafkah," tegas Andre.
Sementara itu, Rachmad Wijaya menegaskan fasilitas toilet umum di pasar yang berada di bawah Dinas Perdagangan Kota Padang seharusnya gratis. Hal itu karena biaya operasional seperti kebersihan dan keamanan sudah dianggarkan dalam APBD Kota Padang setiap tahun.
"Kami di Banggar DPRD sudah mengecek rincian anggaran. Semua biaya operasional pasar sudah ada. Jadi tidak boleh ada pungutan lagi kepada pedagang atau pengunjung," kata Rachmad.
Menurut Rachmad, kebijakan pasar gratis untuk fasilitas umum bertujuan meringankan beban pedagang sekaligus meningkatkan daya tarik pasar tradisional. Ia meminta Dinas Perdagangan menindak tegas dan melakukan pengawasan ketat.
(fas/fas)
