Apa Saja Capaian Utama Setahun Pramono–Rano?

Satu tahun pemerintahan Pramono–Rano ditandai klaim kemajuan di beberapa sektor. Keduanya menonjolkan ekonomi, layanan publik, transportasi, ruang hijau, dan program sosial. Forum “Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah” menjadi etalase capaian sekaligus pengakuan PR klasik.

Di sisi ekonomi, Pemerintah Provinsi Jakarta menyebut pertumbuhan 2025 mencapai 5,21 persen secara tahunan (yoy) atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan IV-2025, pertumbuhan disebut 5,71 persen secara tahunan. Jakarta juga diklaim naik peringkat Global City dari 74 ke 71 dalam 10 bulan terakhir.

Pada layanan dasar, keduanya menegaskan penguatan kesehatan lewat jejaring rumah sakit (RS) dan puskesmas. Ada langkah-langkah simbolik, seperti Planetarium yang kembali beroperasi, serta persiapan Taman Ismail Marzuki (TIM) yang jadi ekosistem seni lebih lengkap. Kebijakan pelarangan konsumsi daging anjing-kucing juga ditampilkan.

Akan tetapi, pemerintah juga mengakui masalah lama belum selesai. Banjir, macet, polusi, dan ketimpangan masih membayang. Tahun pertama disebut sebagai peletakan fondasi, sementara pembuktian dampak nyata akan diuji pada tahun kedua.

Di bidang pendidikan, Pramono menegaskan anggaran tidak dipangkas karena dianggap kunci mengurangi kesenjangan. Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dipertahankan dengan total sekitar Rp 2 triliun. Narasinya, akses sekolah dan kuliah harus dijaga, agar mobilitas sosial tetap terbuka.

Jumlah penerima disebut besar, yakni mencapai 707.513 penerima KJP dan 16.920 penerima KJMU. Program “pemutihan” ijazah juga dipercepat. Lebih dari 6.000 ijazah warga disebut sudah diputihkan agar pemiliknya bisa melanjutkan sekolah atau mencari kerja.

Selain bantuan biaya, ada insentif akses ruang publik. Pemegang kartu disebut mendapat akses gratis ke Ancol, Ragunan, dan Monas. Ada pula kebijakan menggratiskan 40 sekolah swasta, yang diposisikan sebagai bantalan bagi keluarga rentan.

Namun, ukurannya “terasa” tetap diperdebatkan. Sebagian kritik menuntut program tidak sekadar selesai di atas kertas. Pekerjaan rumahnya ialah memastikan data tepat sasaran, layanan merata, dan sekolah benar-benar menjadi tangga keluar dari ketimpangan.

Transportasi menjadi etalase paling sering disebut. Pemprov Jakarta menonjolkan penguatan layanan dan integrasi, terutama melalui Transjabodetabek. Tujuannya jelas, yakni menekan kendaraan pribadi, memperbaiki mobilitas, dan ikut menurunkan emisi yang memicu polusi udara.

Sejumlah rute baru dibuka untuk menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, seperti Alam Sutera–Blok M, Ciputat–Blok M, Bogor–Blok M, Bekasi–Cawang, hingga Sawangan–Pondok Labu. Ada rencana rute Blok M–Bandara Soetta dengan tarif Rp 3.500. Kebijakan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan rentan ditegaskan berlanjut.

Perbaikan konektivitas juga muncul lewat infrastruktur penyeberangan. Ada pelican crossing di Cikini dan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan JIS–Ancol. Skemanya, penonton bisa parkir di Ancol lalu berjalan sekitar 350 meter ke stadion.

Namun, keluhan warga mengingatkan sisi yang belum beres, antara lain fasilitas trotoar yang rusak, penerangan yang minim, dan halte tanpa ruang tunggu. Ada pula cerita pencurian lampu dan kabel penerangan jalan umum (PJU) serta material JPO. Di sinilah tata kelola dan pengawasan diuji.

Pada awal pemerintahan, Pramono–Rano menonjolkan 40 program percepatan dalam lima bidang. Pemprov Jakarta mengklaim sebagian besar program berjalan cepat. Dalam catatan setahun, Rano menyebut sekitar 97 persen dari 40 program prioritas sudah rampung, tiga sisanya masih berproses.

Survei Litbang Kompas yang memakai analisis kepentingan–kepuasan memotret sisi “yang dianggap penting dan memuaskan”. Contohnya pemutakhiran data, layanan air bersih, serta transportasi gratis bagi pelajar pemegang KJP. Program transportasi gratis bagi pemegang KJP digambarkan punya skor kepentingan dan kepuasan tinggi.

Namun, ada juga program yang dinilai penting, tetapi belum memuaskan. Dua yang menonjol adalah balai latihan kerja di kelurahan dan penataan kabel bawah tanah (SJUT). Warga menganggap isu kerja dan keselamatan kota mendesak, tetapi implementasinya belum terlihat kuat.

Ada pula program yang dinilai kurang penting dan kepuasannya rendah, seperti job fair 44 kecamatan tiap tiga bulan atau beberapa agenda simbolik. Kesimpulannya, cepat bukan satu-satunya ukuran. Program harus relevan, terasa, dan konsisten menyentuh kebutuhan harian warga

Kritik tajam datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan koalisi masyarakat sipil. Mereka menilai isu lingkungan hidup sehat belum ditangani serius. Banjir dan rob dinilai lebih sering ditangani pada dampak, bukan akarnya, yakni tata ruang, kapasitas resapan, dan kebijakan jangka panjang.

Polusi udara juga disebut tetap parah, dengan PM2,5 kerap melampaui ambang batas. Kritik lain menyasar pesisir dan pulau kecil, termasuk Pulau Pari, yang dinilai kurang dilindungi dari pembangunan yang merusak ekosistem. LBH Jakarta mendorong solusi berbasis alam dan keberlanjutan yang kuat.

Soal hunian, LBH menyoroti penggusuran paksa dan problem Pergub 207/2016 yang dinilai memberi ruang penertiban tanpa kepastian hukum memadai. Akses hunian layak dan terjangkau bagi kaum muda juga dianggap belum terjawab karena harga beli dan sewa tetap tinggi.

Isu air memunculkan perdebatan baru, terutama rencana perubahan badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) yang dinilai berisiko. Di sisi lain, akses perpipaan disebut baru sekitar 80 persen, sehingga sebagian warga masih mengandalkan air tanah yang memperparah penurunan muka tanah. Kritik-kritik ini menuntut arah kebijakan lebih tegas dan partisipatif.