Badan Gizi Nasional (BGN) membantah isu mitra SPPG mendapat keuntungan bersih sampai Rp 1,8 miliar per tahun. BGN menegaskan isu tersebut tidak sesuai fakta teknis.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sonjaya menegaskan isu yang beredar di media sosial tersebut keliru dan tidak berdasar pada realitas investasi maupun operasional.
"Mitra mendapatkan 'untung bersih' Rp 1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi," tegas Sony, Minggu (22/2/2026).
Dia menekankan angka Rp 1,8 miliar bukan keuntungan bersih. Dia menjelaskan angka itu merupakan proses pengembalian investasi mitra.
"Rp 1,8 m itu bukan margin atau keuntungan, Rp 1,8 m itu tahap pertama dan kedua proses pengembalian investasi mitra karena di situ ada lahan, bangunan, peralatan yang peralatan bukan seperti di rumah," ucapnya.
Sony menerangkan SPPG atau dapur program MBG ini harus memiliki peralatan yang maksimal. Maka itu, pemerintah memberikan insentif kepada mitra SPPG.
"Kompor harus high pressure, bukan gas yang disambung selang, bukan air yang dibuang ke parit, tapi harus ada IPAL, penyaring lemak, dan lain-lain. Jadi insentif itulah yang diberikan pemerintah sebagai penghormatan pemerintah," jelasnya.
Dijelaskan, untuk memperoleh insentif tersebut, mitra wajib membangun SPPG sesuai Juknis 401.1 Tahun 2026 yang menetapkan standar teknis sangat ketat. Estimasi investasi awal yang harus dikeluarkan mitra dari dana pribadi berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, tergantung harga lahan dan lokasi. Investasi ini merupakan belanja modal (Capital Expenditure/CapEx).
Sony juga menjawab tudingan mitra SPPG terafiliasi dengan partai politik. Sony mengatakan verifikasi SPPG tak melihat kelompok pengusaha hingga partai politik tertentu.
Dia menerangkan verifikasi dilakukan oleh 120 orang. Sony menegaskan pimpinan BGN tidak melakukan verifikasi terhadap SPPG.
"Yang diverifikasi nama yayasannya, pimpinannya siapa, NPWP ada atau tidak, NIB ada atau tidak. Kami tak melihat latar belakang partainya apa, ini usahanya apa, jadi hanya itu kemudian dicek lokasinya. Lokasi betul atau tidak, dekat kandang ternak atau tidak, daerah bahaya atau tidak," jelasnya.
"Jadi tak ada relasi di sini kelompok pengusaha besar, partai politik. Yang 120 orang ini nggak tahu, dan mereka yang verifikasi bukan kami, bukan pimpinan yang verifikasi tapi verifikator," sambung Sony.
Dia mengatakan survei lapangan juga dilakukan oleh 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menyebar ke seluruh Indonesia. Survei dilakukan juga hanya melihat spesifikasi hingga fisik dapur MBG.
"Tidak kemudian ditanya ini punya partai apa punya siapa pengusaha siapa, nggak. Kami nggak melihat itu," terangnya.
(idn/idn)
