Penulis: Fityan
TVRINews - Washington
Kesepakatan Baru Mengatur Tarif Nol Persen dan Penyesuaian Impor Strategis
Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi mempererat hubungan ekonomi melalui penandatanganan perjanjian perdagangan timbal balik (Reciprocal Trade Agreement) pada Kamis 19 Februari 2026.
Langkah ini menandai babak baru dalam diplomasi perdagangan kedua negara, yang bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan sekaligus memberikan kepastian tarif bagi komoditas unggulan.
Poin krusial dalam kesepakatan ini adalah penetapan tarif perdagangan sebesar 19% untuk produk Indonesia ke pasar AS.
Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan kebijakan tahun lalu di bawah administrasi Presiden Donald Trump yang sempat menyentuh 32%. Selain itu, terdapat 1.819 pos tarif yang kini mendapatkan fasilitas bea masuk 0%.
Dampak Sektoral dan Kesejahteraan Pekerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa fasilitas tarif nol persen ini mencakup sektor-sektor vital, mulai dari komoditas pertanian hingga komponen teknologi tinggi.
"Baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang, kini dikenakan tarif 0%," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 20 Februari 2026.
Ia juga menyoroti sektor tekstil yang mendapatkan perlakuan khusus melalui mekanisme tariff rate quota. Kebijakan ini diprediksi membawa dampak ekonomi langsung bagi sedikitnya 4 juta pekerja di sektor terkait, atau menjangkau sekitar 20 juta masyarakat jika dikalkulasi secara kolektif dengan anggota keluarga mereka.
Komitmen Impor dan Penyesuaian Regulasi
Sebagai bentuk timbal balik atas relaksasi tarif tersebut, Indonesia menyepakati sejumlah poin strategis untuk mempermudah masuknya produk dan investasi AS ke pasar domestik. Beberapa kesepakatan utama meliputi:
• Sektor Energi : Indonesia berkomitmen memfasilitasi pembelian produk energi asal AS senilai total puluhan miliar dolar, mencakup LPG (US$3,5 miliar), minyak mentah (US$4,5 miliar), dan bahan bakar minyak olahan (US$7 miliar).
• Ketahanan Pangan : Untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok seperti tahu dan tempe, Indonesia akan menerapkan tarif bea masuk 0% untuk impor kedelai dan gandum asal AS.
• Regulasi Produk : Terdapat penyesuaian terkait persyaratan sertifikasi halal untuk produk tertentu seperti kosmetik dan alat kesehatan guna memperlancar arus ekspor manufaktur AS ke Indonesia.
• Industri Strategis : Pemerintah berencana melanjutkan diskusi mengenai pengadaan 50 unit pesawat Boeing serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) skala mikro di Kalimantan Barat yang melibatkan kolaborasi dengan Jepang.
Transparansi Digital dan Mineral Kritis
Di ranah digital, perjanjian ini memastikan penghapusan bea cukai atas transmisi elektronik dan komitmen untuk tidak menerapkan pajak jasa digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan teknologi Negeri Paman Sam.
Sementara di sektor pertambangan, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan mineral kritis dan logam tanah jarang (rare earth elements).
Namun, AS juga meminta adanya pembatasan pada produksi berlebih smelter milik pihak asing di Indonesia guna memastikan output hilirisasi tetap terjaga sesuai kuota tambang nasional.
Perjanjian ini dipandang sebagai upaya pragmatis kedua negara untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika perdagangan global yang kian kompleks.
Editor: Redaksi TVRINews
