Jakarta, CNBC Indonesia - Putri Mantan Presiden Filipina yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Sara Duterte resmi mengumumkan pencalonannya sebagai presiden pada pemilu 2028. Hal ini disampaikan di tengah memanasnya konflik politik antara dirinya dan Presiden Ferdinand Marcos Jr..
Dalam pidato singkatnya pada Rabu (18/2/2026), Sara menegaskan kesiapan penuh untuk memimpin Filipina, negara Asia Tenggara dengan populasi sekitar 116 juta jiwa.
"Saya menawarkan hidup saya, kekuatan saya, dan masa depan saya untuk melayani bangsa kita," kata Sara, seperti dikutip AFP. "Saya Sara Duterte. Saya akan mencalonkan diri sebagai presiden Filipina."
Putri mantan presiden Rodrigo Duterte itu juga melontarkan kritik tajam terhadap Marcos, termasuk tuduhan korupsi dan kegagalan memenuhi janji kampanye. Sara menyebut keretakan hubungan politik mereka sudah terlihat sejak awal masa pemerintahan.
"Dalam beberapa bulan pertama masa jabatan kami, saya sudah melihat kurangnya ketulusan Bongbong Marcos Jr. terkait janji-janji kampanye serta sumpah setianya kepada negara," kata Sara, menggunakan julukan Presiden Marcos.
Ketegangan antara klan Duterte dan Marcos, yang sempat bersekutu dan meraih kemenangan telak pada Pilpres 2022, disebut mulai memanas hanya beberapa minggu setelah pemilu. Konflik itu kemudian berkembang menjadi perang terbuka pada 2025.
Pengumuman pencalonan ini muncul menjelang sidang praperadilan Rodrigo Duterte di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Belanda. Sidang tersebut terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam operasi pemberantasan narkoba semasa pemerintahannya.
Sidang konfirmasi dakwaan yang berlangsung empat hari akan menentukan apakah perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan.
Di dalam negeri, Sara Duterte juga kembali menghadapi tekanan politik. Dalam beberapa pekan terakhir, upaya pemakzulan terhadapnya kembali mencuat, termasuk pengaduan yang diajukan sejumlah anggota klerus Filipina pada 9 Februari.
Berdasarkan konstitusi Filipina, pemakzulan dapat berujung pada persidangan di Senat dan berpotensi melarangnya berpolitik, yang otomatis menggugurkan peluang maju pada Pilpres 2028.
Sementara itu, Presiden Marcos juga dibayangi kontroversi. Pemerintahannya tengah diguncang skandal dugaan proyek pengendalian banjir fiktif yang disebut merugikan negara hingga miliaran dolar AS.
Isu tersebut menyeret berbagai tokoh politik, termasuk sekutu dan anggota keluarganya sendiri, sejak pertama kali diangkat Marcos dalam pidato nasional pada Juli lalu.
(luc/luc)
