Grid.ID - Pengamat kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, memberi tanggapan soal kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang siswa bawa motor ke sekolah. Seperti diketahui, kebijakan itu sudah resmi diberlakukan Dedi sejak pertengahan 2025 lalu.
Dedi menilai larangan itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM.
"Per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa sepeda motor dan hp," kata Kang Dedi, dikutip dari Tribun Jabar usai memimpin upacara Hardiknas di Lapangan Rindam III Siliwangi pada Jumat (2/5/2025) dilansir Wartakotalive.com.
"Untuk anak SMA itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas, selama ini penegakannya tidak bisa berjalan karena ada keraguan tindakan di lapangan," sambungnya.
Dalam kebijakan itu, Dedi melarang anak-anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan motor dengan bebas. Tak hanya itu, ia juga melarang siswa membawa HP ke sekolah agar fokus saat kegiatan belajar mengajar.
Dedi Mulyadi larang siswa bawa motor ke sekolah, baru-baru ini Pengamat kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan memberi tanggapan. Dalam tanggapan itu, Cecep mengaku mendukung kebijakan sang Gubernur.
Akan tetapi, ia meminta agar pemerintah juga memperbaiki transportasi publik dan penguatan pendidikan karakter. Menurut Cecep hal itu harus dilakukan pemerintah untuk mendukung kebijakan tersebut.
"Saya setuju. Tapi tidak cukup di situ tapi harus ada pembenahan dari sisi transportasi publik, kemudian pendidikan karakter," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/2/2026).
Ia juga menilai larangan saja tidak akan menyelesaikan semua masalah kenakalan remaja. Oleh karena itu, ia pun meminta digalakkan soal pendidikan karakter.
Walau tak bisa menyelesaikan masalah, setidaknya program ini bisa menjadi sarana pencegahan. Ia jug meminta agar guru, orang tua bersinergi dalam mendidik dan mengawasi anak.
"Ini sebetulnya bagian dari shock terapi ya, tapi memang tidak menyelesaikan seluruh persoalan. Tetapi setidaknya ini sebagian dari pencegahan. Artinya sekolah, orangtua, masyarakat tidak cukup sekadar pelarangan dari gubernur, harus bersinergi. Orang tua harus ngawasin," kata Cecep.
Cecep juga mengungkap kemungkinan celah yang akan dimanfaatkan oleh para siswa. Misalnya, tidak membawa motor ke sekolah tapi menitipkan motor itu ke tempat sekitar sekolah.
"Ada fenomena nih, memang tidak boleh bawa motor sekolah, tapi dia (siswa) bawa motor lalu dititipkan di sekitar sekolah. Dititipkan ke tetangga-tetangga sekolah dan itu jadi lahan bisnis," tuturnya.
Lebih lanjut, Cecep meminta agar publik memperbaiki transportasi publik. Hal itu untuk memfasilitasi anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah.
"Pak Gubernur juga menyediakan transportasi publik, ya kalau bisa gratis, tapi terjangkau oleh para siswa."
"Misalnya ada bus khusus untuk sekolah ke daerah mana-mana (pelosok) disiapkan, kalau itu jauh banget," ucap Cecep.
Sarana dan prasarana di sekolah itu harus lengkap."
"Terus juga pemerintah daerah dari mulai kelurahan, kecamatan ya harus membuka ruang-ruang publik itu untuk beraktivitas anak muda. Misalnya bermain bola susah, lapangan futsal juga harus bayar," pungkas Cecep.
Demikianlah pengamat kebijakan pendidikan UPI soal kebijakan Dedi Mulyadi larang siswa bawa motor ke sekolah. (*)
Artikel Asli
