Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS (Agreement on Reciprocal Trade/ART) memuat komitmen pembelian senilai US$33 miliar dinilai berpotensi menekan neraca perdagangan Indonesia.
Diketahui bahwa nilai tersebut mencakup impor energi AS seperti crude oil, gasoline, LPG, dan coal sebesar US$15 miliar, serta pengadaan 50 unit pesawat Boeing senilai US$13,5 miliar.
Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho menilai komitmen tersebut melampaui perjanjian tarif dan membuka risiko jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi. Ia menyebut kesepakatan itu sebagai “pintu masuk” eksploitasi mineral kritis.
“Perpanjangan izin tambang dan konsesi Migas mempertegas pola ‘obral konsesi’ jangka panjang. Ini secara praktis memberikan hak eksploitasi bagi korporasi asal AS tersebut hingga cadangan mineral benar-benar habis atau dikenal sebagai skema life of mine (seumur tambang). Setelah cadangan habis, rakyat hanya akan mewarisi dampak lingkungan permanen tanpa kontrol atas aset strategis yang telah dikuras habis. Sangat merugikan Indonesia dalam jangka panjang jika kedaulatan SDA dikorbankan demi ‘tarif reductions’ yang ‘non-reciprocal’,” tegas Aryanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/2/2026).
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan mandatori campuran etanol pada bensin yang memungkinkan impor etanol dari AS dengan potensi tarif 0% selama produksi domestik belum mencukupi. Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko mematikan insentif pengembangan industri etanol lokal.
Tanpa mekanisme transparansi seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Aryanto menilai kesepakatan ini dapat memperbesar defisit perdagangan dan memperpanjang ketergantungan impor energi dari Amerika Serikat.
