Pantau - Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026 berdampak pada sekitar 2.000 warga Natuna yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) namun kini kepesertaannya dinonaktifkan karena perubahan kategori kesejahteraan.
Perubahan tersebut terjadi setelah sebagian warga tercatat bergeser dari desil 1–5 ke desil 6–10 dalam sistem DTSEN sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Akibatnya, kartu JKN menjadi tidak aktif dan menimbulkan kekhawatiran terutama bagi warga dengan penyakit kronis atau kebutuhan layanan kesehatan rutin.
DTSEN mengelompokkan masyarakat dalam 10 desil kesejahteraan, di mana desil 1–5 merupakan kategori kesejahteraan rendah dan sasaran bantuan sosial, sedangkan desil 6–10 termasuk kategori lebih tinggi.
Sejumlah warga mengaku kondisi ekonomi mereka belum benar-benar membaik meski secara sistem tercatat naik kategori karena penghasilan masih tidak tetap dan pekerjaan bersifat musiman.
Menjawab kondisi tersebut, pemerintah menghadirkan mekanisme perbaikan data dan reaktivasi JKN yang lebih mudah diakses melalui kantor desa atau kelurahan.
Langkah ini dinilai penting mengingat kondisi geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan dengan akses transportasi terbatas.
Warga yang ingin mengajukan perbaikan data diminta membawa dokumen identitas, bukti kondisi rumah atau aset, nomor token listrik jika diperlukan, serta surat keterangan fasilitas kesehatan untuk kasus mendesak.
Setelah proses verifikasi dan validasi, apabila terbukti masih masuk kategori kesejahteraan rendah maka status dalam sistem akan diperbarui dan kepesertaan JKN dapat diaktifkan kembali.
Secara nasional, Kementerian Sosial telah membuka layanan perbaikan data secara daring, namun keterbatasan jaringan internet dan literasi digital di wilayah perbatasan membuat mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif.
Pelibatan aparatur desa sebagai ujung tombak pelayanan dinilai menjadi solusi yang lebih kontekstual dan responsif bagi masyarakat Natuna.
Pemerintah Kabupaten Natuna menargetkan pembaruan DTSEN di wilayah tersebut rampung pada Maret 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi sasaran perlindungan sosial.
