Pantau - Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan harus dapat diakses semua kalangan dan tidak hanya dinikmati kelompok mampu.
Pernyataan tersebut disampaikan merespons sorotan publik terhadap WNI penerima LPDP Dwi Sasetyaningtyas yang menuai kecaman usai mengunggah video kebahagiaan anaknya menjadi warga negara Inggris melalui naturalisasi.
“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR RI) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sarmuji.
Dwi diketahui merupakan alumni S2 Delft University of Technology Belanda lulusan 2017, sedangkan suaminya Arya Iwantoro menempuh S2 dan S3 di Utrecht University periode 2017–2022 melalui skema LPDP.
Sarmuji menilai persoalan tersebut bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan menyangkut desain kebijakan yang harus berpihak pada keadilan sosial.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujarnya.
Ia menegaskan standar akademik tetap harus tinggi, namun negara perlu membantu kelompok yang memiliki keterbatasan struktural.
“Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” kata Sarmuji.
Menurutnya, kemampuan memenuhi standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi latar belakang sosial-ekonomi.
“Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti akses alumni pondok pesantren yang dinilai sulit tanpa kebijakan afirmatif.
“Misalkan pondok pesantren. Kalau tidak mendapatkan perhatian dari negara, alumni pondok pesantren akan sulit untuk memperoleh beasiswa LPDP. Pesantren-pesantren yang memang pelajarannya harus dibagi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum, tanpa afirmasi ini akan sulit mendapatkan LPDP,” ujarnya.
“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” tutur Sarmuji.
