Riuh Penolakan Rencana Impor 105.000 Pikap India

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menimbulkan polemik. Sejumlah pihak, termasuk pelaku industri otomotif nasional menggaungkan penolakan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) secara terbuka mengimbau Presiden Prabowo Subianto membatalkan impor kendaraan dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) tersebut karena dinilai mengancam industri dalam negeri.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin.

Menurutnya, impor CBU berisiko melemahkan rantai pasok komponen otomotif nasional yang selama ini menopang jutaan tenaga kerja.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” tegasnya.

Jumlah impor tersebut hampir setara total penjualan pikap nasional sepanjang 2025 yang hanya sekitar 107.008 unit (wholesales). Padahal kapasitas produksi pikap dalam negeri disebut mencapai ratusan ribu unit per tahun dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40%.

Kritik juga datang dari pelaku industri komponen. Mereka menilai kebijakan itu kontraproduktif di tengah utilisasi pabrik otomotif yang masih sekitar 60% dan tekanan penurunan penjualan kendaraan nasional sepanjang 2025.

Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyampaikan bahwa pengadaan tersebut bisa berdampak pada industri otomotif nasional.

"Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional," kata Evita di Jakarta, Jumat (20/2/2026) dilansir dari Antara.

Dia pun mendukung pernyataan Kementerian Perindustrian soal industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi kendaraan pikap hingga sekitar satu juta unit per tahun.

Kapasitas tersebut, sambungnya, menunjukkan bahwa industri dalam negeri sebetulnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, khususnya tipe penggerak dua roda (4x2).

Lebih lanjut, Evita mengingatkan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa kementerian/lembaga wajib mengutamakan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen atau kombinasi TKDN dan bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen.

Dia mengingatkan bahwa impor hanya dapat dilakukan apabila produk dalam negeri tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi.

"Karena itu, argumentasi ketidaktersediaan harus dijelaskan secara objektif. Jangan sampai spesifikasi teknis justru membuat produk dalam negeri dianggap tidak tersedia," kata dia.

Agrinas: Berpihak ke Rakyat, Bukan Produsen

Di sisi lain, Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, secara terang-terangan mengakui perbedaan sikap dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Saya sudah bertemu, dan saya akui bahwa saya berseberangan dengan Menteri Perindustrian karena berbeda keberpihakan. Saya mempertanyakan, apakah Anda berpihak kepada rakyat atau kepada produsen otomotif?” ujarnya.

Joao menegaskan impor dilakukan karena kebutuhan kendaraan 4x4 untuk distribusi pangan hingga pelosok desa serta pertimbangan harga yang dinilai jauh lebih kompetitif.

Ia menyebut selisih harga dengan produk yang dijajaki di dalam negeri mencapai Rp120 juta hingga Rp150 juta per unit.

“Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif atau hampir 50% lebih murah dari kompetitornya,” katanya.

Impor tersebut terdiri atas 35.000 unit Scorpio dari Mahindra & Mahindra Ltd. serta 70.000 unit dari Tata Motors, masing-masing model Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 sebanyak 35.000 unit.

“Mengapa merek-merek tertentu yang selama ini menguasai pasar tidak mau memberikan harga yang kompetitif?” ujar Joao.

Polemik ini kini menempatkan pemerintah pada dilema besar: memilih efisiensi harga untuk percepatan program desa atau menjaga keberlanjutan industri otomotif nasional yang selama ini dibangun melalui agenda hilirisasi dan industrialisasi.