Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa APBN membukukan defisit sebesar Rp54,6 triliun per akhir Januari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit/surplus APBN tersebut setara dengan 0,21% dari produk domestik bruto (PDB)
Perkembangan defisit fiskal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Senin (23/2/2026).
Dia merincikan bahwa pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun per Januari 2026. Realisasi itu setara 5,5% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun.
Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp227,3 triliun per Januari 2026. Realisasi itu setara 5,9% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.
Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp54,6 triliun atau setara 0,21% dari PDB.
“Defisit APBN tercatat Rp54,6 triliun atau hanya 0,21% dari PDB, angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ungkap Purbaya.
Baca Juga
- Siasat Memperpanjang Nafas APBN, Libatkan BI Lanjutkan Debt Switching
- Purbaya Buka-bukaan Alasan Maksimalkan Defisit APBN 2025 hingga Nyaris 3%
- Nasib Pembiayaan APBN Ketika Surat Utang Pemerintah Sepi Peminat
Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp4,2 triliun. Sementara itu, target keseimbangan primer didesain defisit sebesar Rp89,7 triliun.
Adapun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maka tampak ada kenaikan dalam defisit APBN. Pada akhir Januari 2024, defisit APBN mencapai Rp23 triliun atau setara 0,09% dari PDB (lebih rendah Rp31,6 triliun dibandingkan realisasi akhir Januari 2026).
Sebagai informasi, pemerintah mendesain defisit APBN 2026 setahun penuh sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.
