Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merealisasikan anggaran belanja negara senilai Rp227,3 triliun sampai dengan 31 Januari 2026. Realisasi belanja tersebut tumbuh hingga 25,7% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp180,8 triliun.
"Keseluruhan belanja negara ini pasti akan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi triwulan I/2026," terang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (23/2/2026).
Suhasil kemudian merinci, realisasi anggaran yang telah dibelanjakan itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun atau tumbuh 53,3% (YoY) baik itu belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp55,8 triliun dan belanja non-K/L Rp76,1 triliun serta transfer ke daerah (TKD) senilai Rp95,3 triliun.
Adapun Suahasil menuturkan bahwa belanja K/L senilai Rp55,8 triliun itu tumbuh tertinggi hingga 128,9% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp24,4 triliun.
Beberapa faktor pendorong belanja K/L itu adalah bantuan sosial hingga program MBG. Dari sisi belanja bansos, Suahasil menjelaskan bahwa anggaran yang sudah dibelanjakan sampai akhir Januari lalu yakni Rp9,5 triliun atau lebih dari dua kali lipat Januari 2025 yaitu Rp4,1 triliun.
"Itu yang kami yakini memberikan dampak kepada kontribusi ke growth melalui konsumsi rumah tangga," kata Wamenkeu sejak 2020 itu.
Baca Juga
- Purbaya Catat APBN Tekor Rp54,6 Triliun pada Januari 2026
- APBN 2026: Pemerintah Tarik Utang Rp127,3 Triliun per Januari, Turun 17%
- Siasat Memperpanjang Nafas APBN, Libatkan BI Lanjutkan Debt Switching
Selain belanja sosial yang tumbuh dua kali lipat, faktor pendorong belanja K/L yakni belanja barang yakni Rp25,9 triliun sampai dengan akhir Januari. Anggaran yang dibelanjakan tumbuh hingga 702,5% (YoY), didorong utamanya dari penyerapan anggaran MBG.
Sebab, anggaran MBG yang sudah terealisasi dalam waktu satu bulan lalu sudah mencapai Rp19,5 triliun atau melonjak dari Januari 2025 Rp45,2 miliar.
"Kalaupun kami keluarkan realisasi MBG, belanja barang tetap meningkat. Rp25,9 triliun dikurangi Rp19,5 triliun masih [sisa] Rp6 triliun, lebih tinggi dibandingkan belanja barang [Januari] 2025 hanya sekitar Rp3,2 triliun," terang mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu.
Adapun belanja negara yang keseluruhan tumbuh 25,7% (YoY) itu dibarengi dengan penerimaan negara yang tumbuh hanya 9,5% (YoY), senilai Rp172,7 triliun. Penerimaan negara ditopang oleh pajak Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,7% (YoY) dari Januari 2025 yakni Rp88,9 triliun.
"Pertumbuhan pajak 30,7%, ada perbaikan ekonomi sedikit dari efisiensi pengumpulan pajak [oleh] Dirjen Pajak. Saya harap ke depan akan berlanjut terus," ujar Purbaya pada konferensi pers yang sama.
Kondisi tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp54,6 triliun di awal tahun, atau setara 0,21% terhadap PDB. Realisasi pembiayaan juga sampai akhir bulan lalu mencapai Rp105,1 triliun.
