Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak akan memengaruhi kemampuan pemerintah memungut pajak pertambahan nilai bagi perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), sekalipun itu berasal dari AS.
Sebagaimana diketahui, terdapat klausul bahwa Indonesia tidak boleh menerapkan pajak terhadap layanan digital maupun serupa yang mendiskriminasi perusahaan AS. Hal ini tercantum pada Article 3.1: Digital Services Taxes pada dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa klausul soal pajak digital itu berbeda dengan PPN PMSE diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam negeri.
Febrio mengatakan bahwa PPN PMSE tidak sama dengan pajak digital, karena yang dimaksud dalam dokumen ART antara Indonesia dan AS adalah pemungutan pajak yang saat ini pun masih diperdebatkan secara global.
Pajak itu memang menyasar kepada seluruh perusahaan teknologi besar, yang memang sebagian besar berasal dari AS seperti Google hingga Netflix. Kendati Indonesia nantinya tak bisa menarik pajak digital, namun perusahaan-perusahaan tersebut tetap bisa dipungut PPN PMSE-nya.
"Ini adalah terbatas pada beberapa puluh perusahaan seperti Google, Netflix dan sebagainya. Itu dampaknya sangat terbatas bagi penerimaan pajak di Indonesia, tetapi, PMSE ini tetap jalan karena ini sesuai dengan yang sifatnya non-discriminatory. Jadi, PPN yang dipungut oleh DJP terhadap PMSE itu tetap berjalan," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Senin (23/2/2026).
Baca Juga
- Setoran Pajak Januari 2026 Tembus Rp116,2 Triliun, Tumbuh 30,7%
- Purbaya Catat APBN Tekor Rp54,6 Triliun pada Januari 2026
Di sisi lain, dia tidak menampik bahwa perjanjian dagang dengan AS ini akan berdampak kepada potensi penerimaan perpajakan seperti dari bea keluar maupun bea masuk. Namun, ini tidak hanya berdampak dari perjanjian dagang dengan AS melainkan juga dengan Uni Eropa.
Dalam hal ini, sesuai dengan ART yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, produk dari Indonesia yang masuk ke AS dikenai bea masuk 19%. Namun, ada pengecualian untuk sejumlah komoditas asli unggulan ekspor seperti minyak kelapa sawit, kopi dan kakao serta produk tekstil yang dikenai 0%.
Sebaliknya, sebagian besar barang-barang dari AS yang masuk ke Indonesia akan dikenai bea masuk 0%. Dengan demikian, perjanjian dagang ini akan berdampak ke potensi penerimaan dari bea masuk maupun bea keluar.
"Dampaknya terhadap penerimaan bea keluar, bea masuk, ada, tetapi terbatas dan dampaknya terhadap APBN 2026 itu sudah diantisipasi. Jadi memang dari sejak EU CEPA [perjanjian dagang Indonesia dan Uni Eropa], perjanjian Amerika ini selalu kami antisipasi sehingga tidak terjadi shock terhadap penerimaan negara," terang Febrio.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto juga menegaskan bahwa klausul pada perjanjian dagang dengan AS itu berkaitan dengan prinsip non-diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan dari negara tersebut.
Hal ini juga berlaku pada klausul pada Article 2.12: Border Measures and Taxes yang mengatur bahwa Indonesia tidak akan menerapkan PPN yang mendiskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan AS.
"Jadi semua ditetapkan non-discrimination kemudian dirancang diberlakukan secara umum, objektif dengan kriteria yang sama. Jadi dari sisi Direktorat Jenderal Pajak, pemajakan yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti PPN berlaku secara umum tanpa memandang asal pelaku usaha," pungkasnya.
