Dibatalkannya UU Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act) oleh Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS)—atau dikenal dengan tarif resiprokal Donald Trump—menimbulkan berbagai pendapat.
Mereka mengkaji tentang kebijakan proteksionis Trump melalui tarif yang sebenarnya membebani konsumen AS, bukan beban negara atau beban korporasi yang mengekspor barang ke AS.
Trump menyebut enam hakim MA—yang membatalkan kewenangan itu—sebagai pihak yang tidak patriotik dan tidak setia pada konstitusi AS. Tiga hakim yang setuju dengan UU itu menegaskan bahwa kewenangan itu berdasarkan hukum yang luas. MA AS bersikap bahwa ketentuan UU yang berdampak luas dan signifikan secara ekonomi harus memiliki otorisasi yang sangat jelas dari Kongres.
Sebuah riset mengungkap bahwa beban rumah tangga AS bertambah antara 400-1.300 dolar AS per/tahun akibat kebijakan perdagangan Trump. Bank Sentral New York menyampaikan hasil studinya, bahwa kenaikan tarif membebani korporasi dan konsumen domestik AS hingga 90 persen.
Bagi kalangan geopolitik, kebijakan tarif resiprokal itu merupakan alat negosiasi dan melindungi industri domestik dalam persaingan industri manufaktur global.
Di lain sisi, kalangan lain mengatakan bahwa tarif ini dalam jangka panjang justru merugikan AS sendiri karena ketidakpastian ekonomi meningkat pada satu sisi, sementara di sisi lain tidak terjadi perbaikan ketimpangan ekonomi (Rasio Gini).
Poin pembelajarannya: geopolitik yang bertumpu pada kepentingan nasional, sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan, memang menjadi rujukan utama.
Hampir tidak ada negara yang tidak mengutamakan kepentingan nasional. Trump menunjukkan dengan keras, bahwa meskipun dituding korupsi, di baliknya sikapnya, ia memberi pesan tersirat bahwa AS mengakui dan mengalami kekalahan dalam perang ekonomi.
Menyadari posisi yang seperti itu, Trump bertindak dengan merujuk kekuatan utamanya: militer dan hulu ledak nuklir sejumlah 5200-5400. Beberapa ribu di antaranya siap diluncurkan dengan jangkauan ICBM (Intercontinental Ballistic Missiles) atau dikenal dengan sebutan Rudal Balistik Antarbenua.
Dunia terguncang, terutama usai Iran di bom dalam perang 12 hari—dan rencana akan di bom lagi oleh AS. Kedaulatan Venezuela diruntuhkan dan harga diri bangsanya direndahkan dengan ditangkapnya Presiden Venezuela, Nicolas Madura, yang akan diadili di New York. Sementara itu, Iran berencana menutup Selat Hormuz. Tujuannya adalah mengganggu pasokan dan harga energi global.
Peristiwa itu memberi pembelajaran mendalam bagi panggung geopolitik. Kekuatan berbasis militer menjadi senjata utama. Dampaknya negara kuat akan bertahan dan negara lemah menjadi "remah-remah". Dalam kasus Board of Peace, misalnya, terlihat jelas siapa kuat dan siapa yang lemah—bakal terjajah oleh kehendak subjektif Trump dan Israel.
Memang pembelajaran geopolitik kerap disebut sebagai science of the state. Lingkup ilmu negara ini adalah kekuasaan politik dalam hubungan antarnegara. Istilah ini dipopulerkan oleh Karl Haushofer (1869-1946), yang memandang geopolitik sebagai suatu disiplin yang awalnya merangkum politik, geografi, ekonomi, antropologi, sejarah, hingga hukum.
Kebijakan geopolitik sebenarnya sudah terjadi sejak Nabi Muhammad SAW, yang mengirimkan surat ke Romawi (Heraklius) dan Persia (Kisra/Khosrau) sekitar tahun 628 Masehi. Hal itu merupakan suatu ajakan damai disampaikan dalam rangka kesejahteraan bersama dalam rujukan ajaran Islam.
Kebijakan geopolitik juga dapat dilihat pada Perjanjian Tordesillas (1494) dan Saragosa (1529), di mana dunia seolah "dikavling-kavling". Sebagai contoh, Inggris, Belanda, serta Portugal dikavling untuk Regional Barat Global dan Spanyol mendapat kavling di Regional Timur Global.
Dari kedua perjanjian itu, Spanyol dipaksa meninggalkan Maluku dan Filipina. Sementara itu, Turki menguasai Selat Bosphurus, suatu selat yang memisahkan Eropa dan Asia—Melihat situasi tersebut, Barat menjadi pusing.
Oleh karena itu, mereka berniat menguasai Selat Malaka dan Selat Makassar. Ini adalah bukti bahwa perebutan regional strategis selalu terjadi. Negara kuat menjarah dengan kekuatan angkatan laut. Strategi ini dikenal dengan istilah “Tiga G,” yakni Gold, Glory, and Gospel.
Gold sebagai wujud dari perdagangan sambil mencari sumber emas, Glory merupakan tindakan menduduki suatu negara atau daerah dengan kekuatan militer, sementara Gospel sebagai tindakan penyebaran agama. Setuju atau tidak, strategi ini tetap berlangsung hingga kini dengan wajah dan modus berbeda.
Di era modern, kebijakan memperluas penguasaan negara atau pengaruh telah menggunakan sistem dan IT. Dunia pendidikan diintervensi dengan mengajarkan pola pikir, filsafat, dan lainnya. Pendekatannya memang multi-disiplin. Untuk menganalisisnya, dibutuhkan banyak data relevan dan signifikan dengan cara pandang yang paling mewakili.
Aliran pemikirannya pun beragam. Namun, sejak kemenangan AS pada Perang Dunia II, pecahnya Uni Soviet, runtuhnya tembok Berlin, bergabungnya Jerman Barat dan Jerman Timur, luruhnya Cekoslowakia, dan liberalnya Polandia, panggung geopolitik didominasi oleh Barat, tepatnya NATO di bawah pimpinan AS dengan mitra utama Uni Eropa.
Padahal jika tujuan geopolitik global adalah kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan global, seharusnya NATO sudah tidak relevan lagi karena musuh utamanya, yakni Pakta Warsawa, sudah bubar.
Maka dari itu, fokus pembelajar dan pelaku geopolitik lebih pada unilateral sebagai kelanjutan bipolar serta multilateral. Situasi unilateral ini kerap disebut hyper globalization. Dan AS justru banyak menunjuk sikap tidak konsisten karena perseteruan tajam antara Partai Demokrat dan Partai Republik, disertai ketimpangan rasial serta ketimpangan ekonomi yang seolah-olah mencapai kanker stadium empat. AS membiarkan blok ekonomi yang digagasnya menjalankan kebijakan masing-masing.
Contoh paling nyata adalah Trans Pacific Partnership (TPP), blok ekonomi untuk regional Pasifik dan Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). AS tidak konsisten, sehingga negara-negara tersebut mengambil kebijakan sendiri.
Untuk kawasan ASEAN, TPP dituangkan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia meratifikasi Konstitusi MEA ini, yang dituangkan dalam UU No. 38 Tahun 2008. Dalam posisi seperti itu, China hadir. Bersama dengan Korea Selatan dan Jepang, China membuat perjanjian dagang.
Ini menunjukkan negara merupakan entitas administratif sekaligus suatu organisme yang hidup dalam ruang dan waktu, dengan berbagai peristiwa serta hubungan sosial politik ekonomi yang mengiringinya.
Negara pun bergerak mengadaptasi serta mengadopsi dinamika kekuatan dan kepentingan. Kemampuan mengadaptasi dan mengadopsi dinamika global ini menentukan apakah negara tersebut berkembang, bertahan, atau mungkin justru menyusut dan akhirnya mati.
Lalu, Friedrich Ratzel (1844-1904) sendiri merumuskan ide yang lebih ekstrem:
Rumusnya sebenarnya merujuk pada kajian Herbert Spencer (1864), suatu pendekatan biologi yang berbuah survival of the fittest.
Ide inilah yang menjadi roh imperialisme, bahkan neokolonialisme di muka bumi. Jelas, yang kuat berkembang dan yang lemah tersingkir. Ide ini dilengkapi dengan pendekatan fisika, yang menggambarkan konflik bertujuan untuk saling memperkuat para pihak. Dua pandangan ini menjadi rujukan utama sosiologi sekaligus mewarnai pemikiran geopolitik.
Geopolitik Barat mengajarkan bahwa inti geopolitik adalah lebensraum (living space) atau ruang hidup. Dimensi ini menjadi penting karena seolah menegaskan bahwa ruang bukan hanya tempat berpijak, melainkan juga prasyarat eksistensi.
Jadi, ketika eksistensial sebuah bangsa tidak maksimal atas tanah di mana ia berpijak—hanya sebagai penonton, misalnya—artinya geopolitik tengah tergerus, alias negara tidak berdaulat.
Karena itu, penting menoleh pembelajaran geopolitik Barat, contohnya pada The Stages of Economic Growth—manifesto ekonomi dari Walt Rostow (1960). Pembelajaran geopolitik Barat dapat juga diperoleh dari teori sistem dunia oleh Immanuel Wallerstein ataupun pada buku-buku globalisasi.
Pertanyaannya: Bagaimana perlawanan terhadap pemikiran-pemikiran tersebut?
(Bersambung ke Bag-2)
Oleh: Ichsanuddin Noorsy dan M Arief Pranoto
