JENEWA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyinggung perluasan akses makan bergizi dan layanan kesehatan di Indonesia dalam Sidang High-Level Segment (HLS) sesi 61 Dewan Hak Asasi Manusia (DHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026).
Dalam pernyataannya, Sugiono mengatakan, Indonesia percaya pemenuhan HAM bermula dari meningkatkan martabat dan kehidupan manusia dalam kegiatan sehari-hari.
"Ketika anak-anak dapat belajar tanpa rasa lapar, keluarga dapat mengakses layanan kesehatan, masyarakat merasa aman, dan ketika kesempatan berada dalam jangkauan (yang sama)," ucap Sugiono.
Baca juga: Pimpin Sidang Dewan HAM PBB, Indonesia Pertegas Hak Setara Antar Bangsa
Dia menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sedang melakukan transformasi nasional untuk mewujudkan keadilan sosial.
"(Dengan cara) Memperluas akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bukan semata-mata masalah rancangan kebijakan. Ini adalah perwujudan dari hak-hak fundamental," imbuhnya.
Sugiono juga menjelaskan, untuk melembagakan komitmen terhadap hak-hak dasar, Indonesia sedang memajukan generasi keenam dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
Baca juga: Hari Ini, Indonesia Akan Pimpin Sidang Dewan HAM PBB Ke-61
Salah satu cara yang sedang ditempuh adalah memperkuat koordinasi lintas kementerian, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia dapat diukur dan berkelanjutan.
"Indonesia terus bekerja sama erat dengan institusi HAM nasionalnya, membina kolaborasi yang konstruktif untuk memajukan upaya berkelanjutan kami dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia, sejalan dengan prioritas nasional dan norma internasional kami," ucapnya.
Sekilas soal Dewan HAM PBBSebagai informasi, Dewan HAM merupakan badan PBB yang memiliki mandat dalam pemajuan dan pelindungan isu HAM global.
Dewan HAM beranggotakan 47 negara dari berbagai kawasan dengan masa keanggotaan 3 tahun.
Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB yaitu pada tahun 2009 dan 2024.
Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
