Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan siap memastikan mutu dan keamanan Beras Haji Nusantara yang diekspor ke Arab Saudi, sebagai bentuk dukungan bagi inisiatif yang menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan tersebut.
“Program ini bukan sekadar aktivitas komersial, melainkan representasi kehadiran negara dan etalase kedaulatan pangan Indonesia untuk memberikan layanan terbaik, menjamin pemenuhan selera dan asupan nutrisi jamaah haji,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Arab Saudi, salah satunya melalui kemitraan BPOM dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA).
Nota Kesepahaman antara BPOM dan SFDA terkait Pengawasan Kualitas dan Keamanan Obat dan Makanan yang telah berjalan sejak 2020 menjadi landasan kuat untuk memfasilitasi akses pasar produk pangan haji, termasuk beras.
Baca juga: Kemenhaj inisiasi program Beras Haji Nusantara penuhi kebutuhan jamaah
Sesuai mandat pengawasan pre dan post market, pihaknya siap mengawal ketat standar mutu dan keamanan dalam program ekspor Beras Haji Nusantara agar memenuhi standar negara tujuan dan mencegah penolakan dari pihak Arab Saudi.
Salah satu perhatian BPOM adalah kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan administratif yang menjadi kunci keberterimaan produk di negara tujuan.
Taruna Ikrar menegaskan BPOM akan mengawal ketat kewajiban pencantuman label berbahasa Arab dan format tanggal kedaluwarsa, baik Gregorian dan/atau Hijriah, sesuai standar SFDA untuk mencegah risiko penolakan saat clearance.
"Keberhasilan ekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi membutuhkan sinergi lintas sektor agar terbangun sistem pengawasan yang terintegrasi. Hal ini diperlukan untuk menjamin konsistensi mutu, sehingga potensi penolakan di negara tujuan dapat diminimalisasi dan pelaku usaha mendapatkan kepastian ekspor," katanya.
Dengan pengawasan yang terintegrasi, lanjutnya, diharapkan ekspor Beras Haji Nusantara dapat berjalan lancar dan menjadi model kolaborasi ekspor pangan strategis Indonesia ke pasar global.
Baca juga: Kemenhaj upayakan beras haji bisa dikirim ke Saudi sebelum Ramadhan
Taruna menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Rakortas yang dihadiri 13 pimpinan dan perwakilan kementerian/lembaga tersebut antara lain membahas rencana ekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi.
Rencana strategis ini dilatarbelakangi upaya peningkatan layanan bagi jamaah haji Indonesia. Pemerintah Indonesia akan memasok beras dari petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lebih dari 200 ribu peserta haji.
Penyediaan beras ini akan menjadi tanggung jawab Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
Dalam pernyataannya seusai rapat, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah berencana mengirim 2.280 ton beras ke Arab Saudi untuk ekspor perdana.
“Nanti lanjut akan ke Malaysia dan lain-lain, tapi perdana ke Arab Saudi,” ujarnya. “Tanggal 28 [Februari] ini sudah akan diberangkatkan,” kata Menko Zulkifli Hasan.
Baca juga: Bulog tawarkan Beras Haji Nusantara ke importir Arab Saudi
“Program ini bukan sekadar aktivitas komersial, melainkan representasi kehadiran negara dan etalase kedaulatan pangan Indonesia untuk memberikan layanan terbaik, menjamin pemenuhan selera dan asupan nutrisi jamaah haji,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Arab Saudi, salah satunya melalui kemitraan BPOM dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA).
Nota Kesepahaman antara BPOM dan SFDA terkait Pengawasan Kualitas dan Keamanan Obat dan Makanan yang telah berjalan sejak 2020 menjadi landasan kuat untuk memfasilitasi akses pasar produk pangan haji, termasuk beras.
Baca juga: Kemenhaj inisiasi program Beras Haji Nusantara penuhi kebutuhan jamaah
Sesuai mandat pengawasan pre dan post market, pihaknya siap mengawal ketat standar mutu dan keamanan dalam program ekspor Beras Haji Nusantara agar memenuhi standar negara tujuan dan mencegah penolakan dari pihak Arab Saudi.
Salah satu perhatian BPOM adalah kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan administratif yang menjadi kunci keberterimaan produk di negara tujuan.
Taruna Ikrar menegaskan BPOM akan mengawal ketat kewajiban pencantuman label berbahasa Arab dan format tanggal kedaluwarsa, baik Gregorian dan/atau Hijriah, sesuai standar SFDA untuk mencegah risiko penolakan saat clearance.
"Keberhasilan ekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi membutuhkan sinergi lintas sektor agar terbangun sistem pengawasan yang terintegrasi. Hal ini diperlukan untuk menjamin konsistensi mutu, sehingga potensi penolakan di negara tujuan dapat diminimalisasi dan pelaku usaha mendapatkan kepastian ekspor," katanya.
Dengan pengawasan yang terintegrasi, lanjutnya, diharapkan ekspor Beras Haji Nusantara dapat berjalan lancar dan menjadi model kolaborasi ekspor pangan strategis Indonesia ke pasar global.
Baca juga: Kemenhaj upayakan beras haji bisa dikirim ke Saudi sebelum Ramadhan
Taruna menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Rakortas yang dihadiri 13 pimpinan dan perwakilan kementerian/lembaga tersebut antara lain membahas rencana ekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi.
Rencana strategis ini dilatarbelakangi upaya peningkatan layanan bagi jamaah haji Indonesia. Pemerintah Indonesia akan memasok beras dari petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lebih dari 200 ribu peserta haji.
Penyediaan beras ini akan menjadi tanggung jawab Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
Dalam pernyataannya seusai rapat, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah berencana mengirim 2.280 ton beras ke Arab Saudi untuk ekspor perdana.
“Nanti lanjut akan ke Malaysia dan lain-lain, tapi perdana ke Arab Saudi,” ujarnya. “Tanggal 28 [Februari] ini sudah akan diberangkatkan,” kata Menko Zulkifli Hasan.
Baca juga: Bulog tawarkan Beras Haji Nusantara ke importir Arab Saudi
