JAKARTA, KOMPAS.TV- Ekonom Senior yang juga Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, mengkritik rencana impor 105.000 kendaraan niaga pikap secara utuh (completely built up/CBU) dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Menurut Didik, kebijakan tersebut mencerminkan persoalan kepemimpinan ekonomi dan inkonsistensi arah industrialisasi nasional.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi terselubung di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan penguatan manufaktur.
Baca Juga: Purbaya: Impor Pikap Kopdes Dibiayai Himbara, Cicilannya Rp40 Triliun per Tahun dari Dana Desa
“Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek yang terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.tv, Senin (23/2/2026).
Didik juga menyoroti dampak makroekonomi dari impor dalam jumlah besar tersebut. Menurutnya, langkah itu bisa menekan neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
“Kebijakan ini menimbulkan masalah makroekonomi, karena impor masif ini menekan neraca perdagangan dan sekaligus akan membuat neraca pembayaran terus tertekan negatif,” ujarnya.
Baca Juga: Agrinas Siap Tunda Impor 105.000 Pikap dari India, Ikuti Arahan DPR
Ia mengingatkan, Indonesia saat ini telah mengekspor lebih dari 518.000 unit kendaraan ke berbagai negara. Jika impor besar-besaran dilakukan, posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif regional dapat melemah.
“Negara yang tengah berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri,” tutur Didik.
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- ekonom senior didik rachbini
- rektor paramadina didik rachbini
- impor pikap india
- impor pikap kopdes
- koperasi desa merah putih
