PRESIDEN Prabowo Subianto telah memerintah Indonesia lebih dari setahun. Dalam periode itu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen--terdongkrak kinerja ekonomi kuartal keempat yang mencapai 5,39 persen.
Sebagian pihak menyebut kinerja ini lumayan. Sementara mereka yang kritis berseloroh "tanpa melakukan apa-apa atau autopilot, kinerja ekonomi segitu sudah di tangan".
Namun, masih ada bisik-bisik yang menganggap Presiden Prabowo di bawah bayang-bayang pendahulunya.
Said Didu, salah seorang tokoh kritis yang diundang ke rumah presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, baru-baru ini mengatakan bahwa presiden tak ingin publik salah paham.
"Jangan menganggap saya ini di bawah bayang-bayang Jokowi," ujar Said Didu menirukan kalimat Presiden Prabowo saat menjadi tamu di program Rosi, Kompas TV, 12 Februari 2026.
Itu berarti Prabowo concern dengan bisik-bisik tadi. Hubungan Prabowo dan Joko Widodo, presiden pendahulunya, adalah gambaran unik dan khas politik Indonesia.
Melayari fase ketegangan (kontestasi politik elektoral) hingga kemudian melupakan fase itu dan pindah menjadi kerja sama (berkongsi di pemerintahan).
Mari menandai waktu. Hanya sepekan selepas pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden nomor 13/TNI/tahun 2024. Kepres ini menganugerahkan pangkat secara istimewa, yakni Jenderal TNI kehormatan, kepada Prabowo Subianto.
Pada 28 Februari, atau sepekan setelah kepres itu terbit, Joko Widodo yang saat itu presiden menyematkan jenderal bintang empat kepada Prabowo.
Putra Sumitro Djojohadikusumo itu pun menjemput mimpinya yang sempat kandas akibat kejadian di tahun 1998 yang bikin dia terpental karena diberhentikan dari dinas keprajuritan di tentara nasional Indonesia (TNI).
Baca juga: Heroisme Jokowi dan Teka-teki Gibran
Ada yang menyebut ini semacam "utang budi" Prabowo kepada Jokowi. Saat itu, pertanyaan kenapa pangkat jenderal kehormatan baru diberikan dan mengapa usai pesta demokrasi, Pemilu 2024, mencuat.
Dalam relasi dengan Jokowi, yang belakangan diakui Prabowo sebagai mentornya, ada sejumlah titik balik dalam sepak terjang politik Prabowo.
Pertama, ketika Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung dengan kabinet Indonesia Maju, pada Oktober 2019. Ini sangat monumental sebab seteru atau rival Jokowi di Pilpres 2019 dan 2014 itu bergabung dalam kabinet: Menjadi Menteri Pertahanan.
Imbas tak terperi dari keputusan "meruntuhkan tembok" perseteruan Jokowi versus Prabowo (sempat direpresentasikan sebagai "cebong" versus "kampret") itu membuat kekuatan penyeimbang (checks and balances) di DPR berkurang secara drastis.
Praktis sejak saat itu kekuatan oposisi melemah dalam batas yang paling mengkhawatirkan selama era reformasi.
Kedua, titik balik berikutnya lebih mengejutkan lagi saat Prabowo berduet dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Duet ini hasil dari kesepakatan "mau sama mau", "tahu sama tahu" serta menegaskan pertemuan dan persatuan ide-ide politik Prabowo dengan Jokowi--seteru yang kemudian bersalin rupa menjadi guru dan murid.
Dengan Prabowo terpilih sebagai nakhoda republik, konsep dan program pembangunan yang digagas Jokowi selama sepuluh tahun berkuasa di negeri kita lebih berpeluang dilanjutkan.
Isyarat ini terbaca betul saat mendapati 17 menteri dan wakil menteri di kabinet Jokowi dipercaya oleh Prabowo untuk membantunya di kabinet Merah Putih.
Dalam politik mutakhir Indonesia, sosok Prabowo hari ini, tak dapat dipisahkan dari Jokowi. Dia memang masih Prabowo tahun 2014 yang menjajakan ide populisme progresif.
Namun, ia tidak bisa menepis pengaruh dan faktor Jokowi sebagai bidan lahirnya duet Prabowo-Gibran.
Dan fakta itu seolah membenarkan spekulasi dan hipotesis bahwa Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi.
Di bawah bayang-bayang seseorang bisa bermanfaat, dapat juga menangguk mudharat. Di sini Prabowo bertemu dilema.
