Juli Putu menegaskan bahwa impor mobil dengan nilai Rp24,66 triliun ini, bisa mengganggu ekosistem industri otomotif di Indonesia. Toh industri otomotif nasional itu bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar. Lantaran memang saat ini industri melangsungkan aktivitasnya berdasarkan kebutuhan dari pasar.
"Saat ini kebutuhan pasar untuk kendaraan niaga ringan itu kebanyakan di penggerak 4x2. Lantaran memang itu menjadi tulang punggung penggerak perekonomian nasional. Namun bukan berarti produksi 4x4 diabaikan. Versi ini juga tetap ada permintaannya meski memang volume permintaannya sangat terbatas," ujar Juli Putu di Patio The Patiunus.
Juli Putu melanjutkan bahwa beberapa pabrikan memang pernah memproduksi unit pikap dengan penggerak 4x4. Namun serapannya sangat rendah. Sementara untuk segmen 4x2 itu serapannya sangat tinggi. Sehingga diakali dengan cara bekerja sama dengan karoseri. Baca Juga:
DPR Soroti Kontrak Rp24,66 Triliun Pengadaan 105 Ribu Kendaraan Niaga KDKMP
"Segmen penggerak 4x4 ini pernah beberapa tahun dijual di Indonesia. Namun kalau jumlah pemesanannya tidak memenuhi angka untuk memproduksi versi ini, ya tentu tidak ada alasan bagi brand untuk mempertahankannya. Tapi kalau permintaannya besar, ya tentu bisa diupayakan."
Ia melanjutkan bahwa kalau dilihat di industri niaga ini, terutama light truck, kandungan lokalnya cukup tinggi. "Jadi itu sudah di atas 42 persen. Itu artinya ekosistemnya sudah cukup kuat," ujarnya.
Dari sisi hilir, jaringan layanan purna jual kendaraan niaga juga dinilai sudah sangat matang dan tersebar luas di seluruh Indonesia.
Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung operasional pelaku usaha yang sangat bergantung pada keandalan kendaraan. "Kalau di hilirnya, kami sebagai industri, di hilirnya ini juga sudah sangat berkembang. Layanan purna jual untuk kendaraan niaga kita ini sudah tersebar di seluruh Indonesia." Baca Juga:
Agrinas Pangan Nusantara Impor 35 Ribu Mobil Pikap, GAIKINDO Geleng-Geleng!
Ia menekankan bahwa operasionalnya itu terjamin dan kalau ada permasalahan baik itu untuk bengkel-bengkelnya, untuk SDM-nya maupun untuk komponennya itu cepat terpenuhi dan kendaraan itu tidak akan lama diperbaiki. Sehingga operasionalnya sangat membantu kelancaran.
Tentu blunder yang dibuat oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara ini, tidak boleh jadi pembenaran apapun alasannya. Mengingat ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar hukum dan filosofi kuat Bangsa Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
