JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membatasi operasional lapangan padel di kawasan perumahan maksimal hingga pukul 20.00 WIB.
Kebijakan ini diterapkan menyusul keluhan warga terkait kebisingan dan aktivitas malam hari yang dinilai mengganggu lingkungan permukiman.
Pembatasan tersebut berlaku untuk seluruh lapangan padel yang berada di zona perumahan, termasuk yang telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Baca juga: Pramono: Lapangan Padel Tanpa PBG Dibongkar
"Negosiasi dengan warga dan memberikan batas waktu maksimum boleh digunakan oleh pengelola lapangan padel tersebut tidak boleh lebih dari jam 20.00 malam," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026).
"Sehingga untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, maksimum walaupun sudah mendapatkan izin PBG, maksimum jam 08.00 malam," tambah dia.
Pramono menegaskan, pengelola lapangan padel wajib memastikan kegiatan olahraga tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi warga sekitar. Jika aktivitas di lapangan memicu kebisingan, pengelola harus memasang sistem peredam suara.
"Kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan yang kemudian mengganggu masyarakat, maka lapangan padel seperti itu yang ada di perumahan wajib untuk membuat kedap suara. Pantulan bolanya tidak boleh mengganggu masyarakat yang ada," lanjut Pramono.
Kebijakan ini, menurut dia, merupakan upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan fasilitas olahraga dan kenyamanan warga di kawasan hunian.
Selain membatasi jam operasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menindak lapangan padel yang tidak memiliki PBG. Sanksi yang disiapkan meliputi penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.
Baca juga: Menang Gugatan PTUN, Warga Desak Lapangan Padel Pulomas Ditutup
Secara total, terdapat 397 lapangan padel di Jakarta. Pemerintah menduga sebagian di antaranya belum mengantongi izin sesuai ketentuan.
"Kami mensinyalir bahwa ada, nanti angkanya akan dipastikan oleh Citata (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan) lapangan-lapangan padel yang tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki PBG," ujarnya.
Pramono juga memastikan tidak akan ada lagi pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Pembangunan fasilitas olahraga tersebut ke depan hanya diperbolehkan di zona komersial dan harus melalui persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga.
"Paling penting adalah untuk pembangunan lapangan padel berikutnya yang baru, harus mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Supaya ini menjadi acuan sehingga tidak serta-merta semua orang yang ingin bangun lapangan padel itu bisa membangun lapangan padel di Jakarta," ujarnya.
Kebijakan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengaturan fasilitas olahraga komersial agar tidak menimbulkan konflik dengan warga di kawasan permukiman.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
