Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut secara terbuka mengakui adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan dan kawasan lain di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menegaskan, kondisi sosial-ekonomi di Garut Selatan masih tertinggal dan membutuhkan langkah percepatan pembangunan atau akselerasi.
Sejumlah indikator menjadi sorotan, mulai dari kemiskinan ekstrem, angka putus sekolah, hingga tingginya angka kematian ibu dan anak. Pernyataan itu sekaligus menjadi pengakuan bahwa pertumbuhan ekonomi Garut belum merata.
"Wilayah selatan dinilai belum menikmati dampak pembangunan secara optimal dibandingkan kawasan perkotaan dan wilayah utara yang relatif lebih berkembang dari sisi infrastruktur dan aktivitas ekonomi," ujar Syakur, Selasa (24/2/2026).
Syakur menilai, percepatan pembangunan tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan anggaran besar dan perubahan pendekatan kebijakan. Ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja sebagai pintu masuk mengatasi kemiskinan struktural.
Sektor industri disebut sebagai salah satu solusi, meski tidak selalu harus berbentuk pabrik manufaktur besar. Pariwisata, restoran, dan hotel juga dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan apabila dikelola secara sistematis.
Baca Juga
- Dedi Mulyadi Wanti-wanti Pemkab Garut Segera Revisi Tata Ruang
- Jadwal Imsak dan Buka Puasa 20 Februari 2026 di Jawa Barat, Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, dan Garut
- Ini 10 Rekomendasi Tempat Bukber di Garut yang Wajib Kamu Coba
Namun demikian, penguatan sektor jasa saja dinilai belum cukup. Pemerintah daerah juga menyoroti lemahnya hilirisasi sektor pertanian dan peternakan di Garut Selatan. Selama ini, komoditas lokal lebih banyak dijual dalam bentuk mentah tanpa proses pengolahan lanjutan yang memberikan nilai tambah.
"Akibatnya, margin keuntungan lebih banyak dinikmati wilayah lain yang memiliki fasilitas pengolahan," kata Syakur.
Dalam konteks itu, kata Syakur, jagung diidentifikasi sebagai komoditas strategis yang berpotensi menjadi pengungkit ekonomi baru. Jagung tidak hanya menjadi hasil pertanian, tetapi juga bahan baku utama pakan ternak yang dibutuhkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat.
Permintaan yang tinggi terhadap pakan ternak membuka peluang terbentuknya rantai industri terintegrasi di wilayah selatan.
Syakur mencontohkan model ekosistem terintegrasi yang diterapkan di Blitar, di mana produksi jagung, pabrik pakan, dan sentra peternakan berada dalam satu kawasan. Integrasi tersebut membuat ongkos produksi lebih efisien sehingga harga telur di daerah itu lebih kompetitif.
"Skema serupa dinilai dapat diterapkan di Garut Selatan untuk menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal," tuturnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum dijelaskan secara rinci mengenai skema pendanaan, tahapan implementasi, maupun target waktu realisasi pembangunan ekosistem tersebut.
Menurutnya, pengakuan ketimpangan ini menjadi momentum penting bagi arah kebijakan ekonomi daerah. Tanpa intervensi terstruktur, Garut Selatan berpotensi terus tertinggal akibat minimnya infrastruktur industri dan lemahnya akses pasar.
"Integrasi sektor pertanian dan peternakan memang menjanjikan, tetapi membutuhkan kepastian investasi, dukungan regulasi, serta koordinasi lintas sektor," tutupnya.
