Rencana impor 105 ribu kendaraan pikap dan truk dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) memunculkan perdebatan baru mengenai peluang industri otomotif nasional.
Pengalihan pengadaan ke produksi dalam negeri dinilai dapat menciptakan nilai tambah ekonomi hingga Rp39 triliun.
Ikatan Ahli Teknik Otomotif (IATO) menilai penggunaan kendaraan produksi domestik akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dibanding impor. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat sektor riil sekaligus meningkatkan daya saing industri otomotif nasional.
Sekretaris Jenderal IATO Hari Budianto menjelaskan produksi kendaraan dalam negeri akan meningkatkan aktivitas industri secara langsung. Peningkatan produksi dinilai dapat memperbaiki efisiensi serta memperkuat struktur industri otomotif nasional.
Menurutnya, peningkatan utilisasi pabrik akan berdampak pada efisiensi biaya produksi dan waktu manufaktur. Efisiensi tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing industri nasional.
Hari juga menjelaskan bahwa produksi domestik akan membuat sebagian besar biaya tetap berputar di dalam negeri. Perputaran ekonomi tersebut dinilai memberi manfaat luas bagi pelaku usaha nasional.
Hari menyebut produksi dalam negeri berpotensi membuat sekitar 60-70 persen biaya tetap beredar di ekonomi domestik sehingga memberikan manfaat luas bagi pelaku usaha nasional. Efek tersebut akan dirasakan mulai dari industri perakitan hingga sektor komponen otomotif.
Ia mengatakan apabila pengadaan mobil impor pikap dialihkan untuk penggunaan kendaraan yang diproduksi secara domestik, bisa memberikan nilai tambah hingga Rp39 triliun. Nilai tambah tersebut juga mencerminkan potensi kontribusi industri otomotif terhadap ekonomi nasional.
Tambahan aktivitas produksi tersebut juga diperkirakan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja akan muncul dari sektor manufaktur hingga industri pendukung lainnya.
Di sisi lain, pengadaan kendaraan produksi nasional dinilai sejalan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan tersebut juga sejalan dengan program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Hari juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan kendaraan produksi dalam negeri. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, peningkatan produksi otomotif dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Industri manufaktur dipandang sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.
Di tengah pembahasan tersebut, perusahaan pelaksana program menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah.
”Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” kata Joao dikutip dari ANTARA, Senin (23/2/2026).
Sebelumnya rencana impor kendaraan diumumkan sebagai bagian dari program penguatan koperasi desa. Total kendaraan yang direncanakan mencapai 105.000 unit.
Jumlah tersebut terdiri dari kendaraan pikap dan truk untuk kebutuhan operasional koperasi. Distribusi kendaraan dirancang untuk memperkuat jaringan logistik desa.
Komposisi impor mencakup 35.000 unit pikap 4x4 dari Mahindra, 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam. Pengadaan kendaraan tersebut diharapkan mendukung kegiatan ekonomi desa.
Baca Juga: SUV Listrik Rp185 Jutaan, Tata Punch EV Tantang Mobil Bensin Entry-Level
Namun rencana impor kendaraan tersebut mendapat perhatian DPR RI. Pemerintah diminta menghitung kesiapan industri nasional sebelum kebijakan diputuskan.
Perdebatan mengenai impor dan produksi lokal menunjukkan besarnya dampak ekonomi sektor otomotif. Keputusan akhir dinilai akan menentukan arah pengembangan industri kendaraan niaga nasional.
