Brussel (ANTARA) - Komite Perdagangan Parlemen Eropa kemungkinan besar akan menunda pemungutan suara (voting) terkait berkas legislatif yang berhubungan dengan kesepakatan dagang antara Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) yang dicapai di Turnberry, Skotlandia, pada tahun lalu, kata seorang petugas pers komite tersebut pada Senin (23/2).
Lieven Cosijn, petugas pers untuk Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa (INTA), mengatakan komite itu sedianya dijadwalkan menggelar pertemuan pada Senin sore dan Selasa (24/2) waktu setempat, dengan pemungutan suara terkait berkas Turnberry awalnya diperkirakan akan menjadi agenda utama.
"Jika pemungutan suara tidak dilakukan, seluruh proses akan tertunda," kata Cosijn kepada Xinhua. Hal itu dapat menunda tenggat waktu Parlemen Eropa untuk mengambil sikap resmi.
Menurut pejabat tersebut, sesuai prosedur standar, INTA pertama-tama akan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan posisi parlemen sebelum berkas tersebut diteruskan ke proses selanjutnya, termasuk negosiasi dengan negara-negara anggota UE di Dewan Eropa.
Cosijn mengatakan bahwa dalam pertemuan persiapan, para negosiator dari kelompok-kelompok politik Parlemen Eropa akan memutuskan apakah pemungutan suara tersebut akan tetap dimasukkan ke dalam agenda pertemuan Selasa, tetapi dia menambahkan bahwa proses tersebut "kemungkinan besar akan ditunda."
Dia juga menepis anggapan bahwa Parlemen Eropa bermaksud menggagalkan kesepakatan tersebut, seraya mengungkapkan bahwa isu yang mendesak saat ini adalah apakah komite akan tetap melakukan pemungutan suara sesuai rencana.
Jika muncul klarifikasi dari pihak AS, laporan terkait dapat diubah, yang berpotensi memicu debat baru dan pemungutan suara lagi di komite itu, lanjutnya.
Ketua INTA, Bernd Lange, pada Minggu (22/2) mengatakan kebijakan tarif AS telah menciptakan kekacauan dan ketidakpastian. Dia juga mengimbuhkan bahwa syarat dan dasar hukum untuk paket kesepakatan Turnberry telah berubah.
Lange mengatakan akan mengusulkan penangguhan proses legislatif yang dilakukan tim-tim negosiasi Parlemen Eropa sampai evaluasi hukum yang lengkap selesai dilakukan dan komitmen yang lebih jelas dari pihak AS tercapai.
Perkembangan ini menyusul putusan Mahkamah Agung AS baru-baru ini yang membatasi penggunaan kekuasaan darurat oleh presiden untuk memberlakukan tarif secara luas. Oleh banyak pihak, putusan tersebut dianggap sebagai hambatan bagi strategi tarif Presiden AS Donald Trump.
Lieven Cosijn, petugas pers untuk Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa (INTA), mengatakan komite itu sedianya dijadwalkan menggelar pertemuan pada Senin sore dan Selasa (24/2) waktu setempat, dengan pemungutan suara terkait berkas Turnberry awalnya diperkirakan akan menjadi agenda utama.
"Jika pemungutan suara tidak dilakukan, seluruh proses akan tertunda," kata Cosijn kepada Xinhua. Hal itu dapat menunda tenggat waktu Parlemen Eropa untuk mengambil sikap resmi.
Menurut pejabat tersebut, sesuai prosedur standar, INTA pertama-tama akan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan posisi parlemen sebelum berkas tersebut diteruskan ke proses selanjutnya, termasuk negosiasi dengan negara-negara anggota UE di Dewan Eropa.
Cosijn mengatakan bahwa dalam pertemuan persiapan, para negosiator dari kelompok-kelompok politik Parlemen Eropa akan memutuskan apakah pemungutan suara tersebut akan tetap dimasukkan ke dalam agenda pertemuan Selasa, tetapi dia menambahkan bahwa proses tersebut "kemungkinan besar akan ditunda."
Dia juga menepis anggapan bahwa Parlemen Eropa bermaksud menggagalkan kesepakatan tersebut, seraya mengungkapkan bahwa isu yang mendesak saat ini adalah apakah komite akan tetap melakukan pemungutan suara sesuai rencana.
Jika muncul klarifikasi dari pihak AS, laporan terkait dapat diubah, yang berpotensi memicu debat baru dan pemungutan suara lagi di komite itu, lanjutnya.
Ketua INTA, Bernd Lange, pada Minggu (22/2) mengatakan kebijakan tarif AS telah menciptakan kekacauan dan ketidakpastian. Dia juga mengimbuhkan bahwa syarat dan dasar hukum untuk paket kesepakatan Turnberry telah berubah.
Lange mengatakan akan mengusulkan penangguhan proses legislatif yang dilakukan tim-tim negosiasi Parlemen Eropa sampai evaluasi hukum yang lengkap selesai dilakukan dan komitmen yang lebih jelas dari pihak AS tercapai.
Perkembangan ini menyusul putusan Mahkamah Agung AS baru-baru ini yang membatasi penggunaan kekuasaan darurat oleh presiden untuk memberlakukan tarif secara luas. Oleh banyak pihak, putusan tersebut dianggap sebagai hambatan bagi strategi tarif Presiden AS Donald Trump.
