JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah memastikan, tidak semua aparatur sipil negara diwajibkan turut serta dalam pelatihan Komponen Cadangan. Terdapat persyaratan tertentu yang mesti dipenuhi hingga kuota yang sudah ditetapkan lebih dahulu. Menurut rencana, tahap pertama pelaksanaan program itu bakal dimulai pada April ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyatakan, keikutsertaan aparatur sipil negara (ASN) dalam program Komponen Cadangan (Komcad) bersifat selektif, sukarela, dan mesti memenuhi persyaratan tertentu. Kebijakan itu telah memiliki dasar aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
“Jadi, Komcad itu adalah bagian dari keikutsertaan pemerintah untuk kaitannya dengan bela negara. Tetapi, tidak semua pegawai ASN itu bisa menjadi Komcad. Ada persyaratan-persyaratan di dalam undang-undang. Bahkan, Kementerian Pertahanan pun ada kuota-kuotanya,” kata Rini, saat diwawancarai wartawan, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Jika merujuk dasar aturannya, jelas Rini, sejumlah persyaratan utama ASN untuk turut serta dalam program Komcad, yaitu minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal. Sebelum masuk Komcad, sebut dia, ASN itu juga harus mengikuti seleksi administrasi dan kompetensi sesuai kuota yang sudah ditentukan sebelumnya.
“ASN yang dinyatakan lulus selanjutnya wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama kurang lebih 45 hari sebagai bagian dari pembentukan kapasitas bela negara,” kata Rini.
Kendati menjalani pelatihan, sebut Rini, jajaran ASN itu tetap menerima gaji dan tunjangan sesuai tugas kedinasan masing-masing. Tak hanya itu, mereka juga memperoleh dukungan perlindungan kesehatan, perlengkapan, serta jaminan keselamatan. Mereka pun diharuskan kembali menjalankan peran sebagai ASN setelah pelatihan rampung.
Rini tak memungkiri, keharusan ASN mengikuti pelatihan memunculkan kekhawatiran soal jalannya pelayanan publik. Terkait masalah itu, ia kembali menegaskan, pelatihan hanya berlangsung sementara. Terlebih lagi, tidak semua ASN yang diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan tersebut.
“Pelayanan publik harus tetap jalan begitu, ya. Tetapi, memang ada kewajiban kita untuk ikut sertakan. Tidak ikut Komcad besok, langsung berangkat. Enggak. Ini memang disiapkan. Ada kuotanya. Ada surat dari Menteri Pertahanan untuk kuotanya,” kata Rini.
Dari sisi manajemen ASN, menurut Rini, partisipasi mereka dalam Komcad diipandang sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan profesionalitas pegawai. Lebih dari itu, sebut dia, keikutsertaan mereka sekaligus menunjukkan kontribusi nyata pegawai dalam memperkuat ketahanan nasional sesuai peran dan kapasitasnya masing-masing.
Dihubungi terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menyampaikan, rencana pelaksanaan program Komcad ASN telah memasuki tahap pendaftaran dan pendataan awal. Berdasarkan rencana semula, tahap pertama pelatihan dijadwalkan berlangsung mulai April 2026.
Untuk tahap awal, lanjut Rico, sasaran partisipasi merupakan ASN yang berada di 49 kementerian atau lembaga yang berada di Jakarta. Ia menyebut, program itu akan dilaksanakan secara bertahap. Koordinasi intens juga ditempuh dengan setiap instansi yang mengirimkan anggotanya demi memastikan kebutuhan organisasi terpenuhi serta optimalisasi jalannya layanan publik.
“Untuk tahun 2026, target pembentukan Komcad ASN adalah 4.000 orang. Pelaksanaannya dibagi menjadi 2 gelombang. Masing-masing 2.000 orang. Setiap gelombang akan menjalani pelatihan selama 1,5 bulan sesuai mekanisme pembentukan Komcad yang berlaku,” kata Rico.
Rico menjamin, pelaksanaan program Komcad ASN sudah memiliki dasar aturan. Dengan program itu, menurutnya, menjadi bagian dari penguatan sistem pertahanan negara yang berbasis partisipasi warga negara. Kendati demikian, ia menjanjikan, tidak ada pengubahan status ASN dari tugas kedinasan masing-masing.
“Perlu ditegaskan bahwa partisipasi Komcad bersifat sukarela melalui mekanisme pendaftaran dan seleksi,” tandas Rico.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, program Komcad tidak sejalan dengan penguatan fungsi tugas dan peran ASN. Urusan bela negara, sebut dia, semestinya fokus dijalankan pada lingkungan militer yang memiliki fungsi pertahanan.
“Fungsi tugas dan peran ASN lebih bela negara secara internal dengan meningkatkan performa terkait kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat sekaligus pemersatu bangsa,” kata Herman.
Herman menyatakan, upaya peningkatan kapasitas ASN hendaknya menyentuh pada tataran integritas dan kapasitas. Salah satu langkah yang bisa ditempuhnya ialah meningkatkan pengawasan atas kode etik dan kode perilaku. Adapun basis orientasinya ditekankan pada seberapa optimal pelayanan publik dijalankan.
Di sisi lain, lanjut Herman, program itu justru bakal menambah beban fiskal negara. Apalagi pemerintah membutuhkan banyak anggaran untuk sederet program prioritasnya.
”Menurut kami, program-program itu sebetulnya memboroskan anggaran. Semestinya hanya fokus di upaya peningkatan kapasitas ASN dengan fungsi ASN. Bukan di luar tupoksi mereka,” kata Herman.
