Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mempercepat pelaku UMKM dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
IDXChannel – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mempercepat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
SE ini dikeluarkan dalam rangka untuk mengatasi kendala pada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau izin lokasi.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan, dalam SE Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 1/S/2026 tersebut, PKKPR atau izin lokasi pendirian usaha bagi para pelaku usaha kini dapat diterbitkan melalui pernyataan mandiri, selanjutnya akan disetujui secara otomatis.
“Esensi PKKPR-nya itu tetap ada, jadi nanti para pelaku usaha mikro juga tetap wajib harus menyatakan, di mana pernyataan mandirinya itu hanya untuk lokasi titiknya di mana, alamatnya di mana, dan lain-lain, dan itu tanpa perlu verifikasi teknis lagi itu sudah bisa NIB-nya diterbitkan,” ujarnya dalam konferensi pers Kemudahan KKPR Darat Bagi Usaha Mikro di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, hal ini dilaksanakan karena tercatat pada platform Online Single Submission (OSS) bahwa terdapat lebih dari sekitar 15.226.905 pengusaha dan kurang lebih sekitar 14,9 juta merupakan pelaku usaha mikro.
Dia menjelaskan, terdapat kurang lebih sekitar 56 juta potensi pelaku usaha mikro dan hanya kurang lebih 15 jutaan yang terealisasi untuk berusaha.
Masih dalam kesempatan yang sama, pemerintah mengupayakan hal-hal lain untuk mengembangkan UMKM. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan, pihaknya tengah mengembangkan platform Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM atau Sapa UMKM.
“Di situ kami juga minta kesediaan lagi kepada Kementerian Investasi untuk bagaimana data itu saling cross-check yang akan diolah di sistem itu sehingga data UMKM itu betul-betul valid,” katanya.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional H Ossy Dermawan menambahkan, pernyataan mandiri juga ditujukan untuk usaha berisiko rendah, menengah, menengah tinggi, dan tinggi.
Penulis: Eugenia Siregar
(Dhera Arizona)
