Serang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak melakukan pengurangan alokasi Dana Desa, melainkan melakukan pembenahan pada aspek tata kelola agar lebih produktif bagi masyarakat.
"Dana Desa itu tidak turun, tidak dikurangi, dan tidak dipakai oleh pemerintah pusat. Namun yang kita ubah adalah tata kelolanya agar benar-benar menjadi alat pemerataan ekonomi," ujar Yandri saat mengunjungi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Ranjeng, Kabupaten Serang, Banten, Selasa.
Yandri menjelaskan bahwa perubahan tata kelola tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui wadah koperasi. Dengan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran, dirinya optimistis desa dapat meraih keuntungan hingga 30 persen yang kemudian diputarkan kembali untuk kesejahteraan warga.
Ia mengatakan melalui pengelolaan koperasi yang jitu, sekurang-kurangnya 20 persen dari sirkulasi ekonomi tersebut dapat masuk menjadi Pendapatan Asli Desa (PADesa). Hal ini sejalan dengan visi Presiden untuk membangun Indonesia dari level terbawah.
"Dana Desa harus menjadi modal usaha rakyat. Melalui Kopdes, kita pastikan ada keberpihakan negara terhadap peluang bisnis di desa, seperti desa ekspor, desa wisata, hingga ketahanan pangan," katanya menambahkan.
Guna mengawal efektivitas Dana Desa tersebut, Mendes PDT juga mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian izin baru bagi ekspansi mini market modern ke wilayah perdesaan. Langkah ini diambil agar jaringan ritel besar tidak mematikan usaha koperasi yang sedang dibangun oleh desa.
Dalam kunjungan tersebut, Yandri meminta seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pendamping desa untuk mengawal transparansi dan kesuksesan pengelolaan dana tersebut.
"Negara harus berpihak kepada rakyat. Jika pengelolaan di Desa Ranjeng ini sukses, maka akan menjadi model yang diikuti oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia," ujar dia.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko sebagai bagian dari kolaborasi lintas kementerian dalam pengentasan kemiskinan.
"Dana Desa itu tidak turun, tidak dikurangi, dan tidak dipakai oleh pemerintah pusat. Namun yang kita ubah adalah tata kelolanya agar benar-benar menjadi alat pemerataan ekonomi," ujar Yandri saat mengunjungi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Ranjeng, Kabupaten Serang, Banten, Selasa.
Yandri menjelaskan bahwa perubahan tata kelola tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui wadah koperasi. Dengan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran, dirinya optimistis desa dapat meraih keuntungan hingga 30 persen yang kemudian diputarkan kembali untuk kesejahteraan warga.
Ia mengatakan melalui pengelolaan koperasi yang jitu, sekurang-kurangnya 20 persen dari sirkulasi ekonomi tersebut dapat masuk menjadi Pendapatan Asli Desa (PADesa). Hal ini sejalan dengan visi Presiden untuk membangun Indonesia dari level terbawah.
"Dana Desa harus menjadi modal usaha rakyat. Melalui Kopdes, kita pastikan ada keberpihakan negara terhadap peluang bisnis di desa, seperti desa ekspor, desa wisata, hingga ketahanan pangan," katanya menambahkan.
Guna mengawal efektivitas Dana Desa tersebut, Mendes PDT juga mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian izin baru bagi ekspansi mini market modern ke wilayah perdesaan. Langkah ini diambil agar jaringan ritel besar tidak mematikan usaha koperasi yang sedang dibangun oleh desa.
Dalam kunjungan tersebut, Yandri meminta seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pendamping desa untuk mengawal transparansi dan kesuksesan pengelolaan dana tersebut.
"Negara harus berpihak kepada rakyat. Jika pengelolaan di Desa Ranjeng ini sukses, maka akan menjadi model yang diikuti oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia," ujar dia.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko sebagai bagian dari kolaborasi lintas kementerian dalam pengentasan kemiskinan.
