Inpex Curhat ke Purbaya soal Blok Masela, dari Perizinan Usaha hinggga Kewajiban TKDN

bisnis.com
6 jam lalu
Cover Berita

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan operator utama Proyek LNG Abadi di Blok Masela, Maluku, yakni Inpex Masela Ltd. meminta agar pemerintah mempercepat proses perizinan yang berbelit-belit hingga merelaksasi kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN). 

Hal itu disampaikan oleh Project Director Inpex Masela Jarrad Blinco pada sidang debottlenecking dunia usaha yang digelar oleh Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), Selasa (24/2/2026). 

Jarrad mengatakan, terdapat berbagai kekhawatiran yang dimiliki pihaknya pada proyek dengan nilai investasi awal US$20,9 miliar atau Rp351 triliun itu. Salah satu yang dikhawatirkan investor adalah faktor eksternal dalam hal ini kondisi pasar LNG serta tekanan inflasi. 

“Kami melihat belanja modal senilai US$20 miliar ini, sepertinya akibat tekanan global dan inflasi, sudah naik seiring waktu. Ini merupakan kekhawatiran bagi kami. Nilai investasi total ini bisa jadi sudah melebihi US$20 miliar dan berdampak ke kelayakan ekonomi proyek,” ujarnya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan perwakilan kementerian/lembaga di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026). 

Salah satu permintaan pihak Inpex kepada pemerintah melalui Satgas P2SP, terang Jarrad, adalah untuk merampingkan dan mempermudah regulasi sehingga bisa menarik para kontraktor di luar negeri. 

Dia berkomitmen untuk nantinya memaksimalkan pasokan LNG hasil proyek tersebut untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, dalam waktu yang sama, dia tidak menampik perlunya menciptakan suatu keseimbangan antara produksi bagi pembeli internasional dan domestik. 

Baca Juga : Masela Jadi Proyek LNG Pertama Pakai Teknologi CCS, Investasi Rp342 Triliun

Dia menekankan bahwa bantuan pemerintah untuk mengurai berbagai proses perizinan yang berbelit dinilai sentral untuk memastikan tahun ini proyek bisa mencapai tahap Front End Engineering and Design (FEED). Pada tahap tersebut, operator merancang dan mengembangkan aspek teknis dan estimasi ekonomi sebagai dasar kontruksi. 

“Tahap FEED akan diselesaikan tahun ini dan akan diikuti dengan tendering, yang mana akan dilakukan tahun depan,” ujar Jarrad.

Izin Amdal Hingga TKDN

Jarrad mengakui bahwa terdapat kompleksitas besar dan banyaknya instansi yang harus dilewati oleh perusahaan untuk meraih berbagai perizinan. Salah satunya mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). 

Hal ini menjadi salah satu permintaan Jarrad kepada Purbaya, yang memimpin sidang debottlenecking. Dia mencontohkan, Inpex yang sudah memeroleh Amdal beberapa waktu lalu harus melakukan pembaharuan.

“Kami sudah memperoleh Amdal, namun kami harus memperbaharui itu karena harus memasukkan elemen CCS. Ini berarti tahapan lain untuk perizinan,” ungkapnya. 

Untuk itu, Purbaya meminta agar KLH segera menindaklanjuti percepatan izin tersebut, lantaran Inpex menargetkan tahapan FEED bisa rampung pada Oktober 2026. 

Tidak hanya itu, Jarrad turut meminta agar pemerintah turut memberikan relaksasi kepada proyek LNG Abadi Masela salah satunya mengenai kewajiban TKDN. Sebab, dia memastikan beberapa komponen proyek harus berasal dari luar negeri karena belum mampu diadakan di dalam negeri. 

“Tidak cukup kapasitas untuk mengeksekusi seluruh pekerjaan ini di Indonesia. Saya memohon pemahaman anda untuk membantu kami memeroleh beberapa pengecualian ini, agar proyek bisa ditawarkan kontraktor. Kami akan memulai fase tender pertengahan tahun ini, maka kami berharap bisa mendapatkan informasi ini di pertengahan tahun,” ucapnya. 

Menanggapi hal tersebut, Purbaya pun mengamini permintaan Inpex. Dia menilai apabila ada barang yang tidak bisa dihasilkan dalam negeri maka perlu ada relaksasi TKDN 

“Saya memahami apabila ada barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, amka TKDN harus direlaksasi secara sesuai,” kata Purbaya. 

Purbaya juga menyebut akan membentuk suatu tim kecil khusus untuk menindaklanjuti berbagai keluhan Inpex guna memastikan proyek Masela segera berjalan. 

Tim itu akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, serta Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Presiden (Setpres) Satya Bhakti Parikesit. 

“Tantangan-tantangan utama dari perizinan dan persetujuan, kami akan mendukung anda sepenuhnya. Kami akan membentuk tim kecil di sini yang bekerja di seluruh instansi terlibat. Apabila ada penundaan sedikitpun, beri tahu kami. Saya tidak mau ada penundaan lagi,” tuturnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
4 Buah yang Sebaiknya Dihindari saat Sahur,
• 16 jam lalubeautynesia.id
thumb
Menhub: Puncak Arus Mudik Lebaran, 18 Maret 2026
• 16 jam lalukumparan.com
thumb
Konon, Peran Penting di Komunikasi Pemerintah Bisa Bawa Teddy Jadi Cawapres 2029
• 19 jam lalujpnn.com
thumb
Purbaya Bentuk Tim Khusus untuk Percepat Proyek Blok Masela, Targetkan Produksi 2029
• 18 jam laluidxchannel.com
thumb
Kapolres Tangsel Jenguk Advokat Korban Penusukan Matel, Ungkap Kondisi Korban
• 7 jam laludetik.com
Berhasil disimpan.