Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai rencana impor 105.000 unit mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) berpotensi merugikan perekonomian nasional dan perlu dipikirkan ulang.
Said menegaskan, langkah impor tersebut tidak sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan perekonomian domestik.
“Aksi korporasi dari dana APBN ini perlu dipikirkan ulang. Presiden Prabowo mencanangkan berbagai program prioritas seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) salah satu tujuannya untuk memperkuat perekonomian domestik, terutama membangkitkan ekonomi pedesaan,” ungkap Said dalam keterangannya, Rabu (25/2).
Ia menjelaskan, program MBG dan KDMP dirancang untuk mendorong permintaan bahan pangan dari desa, sehingga roda perekonomian perdesaan dapat bergerak dan ketergantungan impor berkurang.
“Dengan demikian sirkulasi perekonomian di desa tumbuh, dan dengan sendirinya mengurangi produk pangan impor. Arsitektur perekonomian inilah yang seharusnya dipahami utuh oleh bawahan presiden, termasuk yang ada di BUMN,” jelas Said.
Menurut Said, rencana impor mobil pikap tersebut mencerminkan belum selarasnya pemahaman terhadap visi ekonomi Presiden Prabowo.
“Rencana PT Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menandakan belum sepenuhnya memahami cara berpikir presiden,” tuturnya.
Ia juga menyoroti kondisi sektor manufaktur nasional yang dinilainya belum mendapat dukungan optimal, padahal memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja.
“Mari kita buka data saja, sejak 2011 pertumbuhan industri manufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan PDB,” kata Said.
“Padahal sektor manufaktur harusnya menjadi andalan kita mengembangkan sektor hilir dari Sumber Daya Alam (SDA). Sektor manufaktur juga bisa jadi tumpuan serapan tenaga kerja dari berbagai perguruan tinggi. Kenyataannya lebih dari 1 juta sarjana kita menganggur,” lanjutnya.
Said menilai, kebijakan impor tersebut justru berisiko merugikan perekonomian nasional.
“Ayolah, BUMN perlu ikut memikirkan hal ini. Rencana mengimpor 105.000 mobil niaga tersebut malah merugikan perekonomian nasional,” ungkap dia.
Ia juga mengutip hasil perhitungan dalam survei Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait potensi dampak negatif impor tersebut.
“Perhitungan Celios yang dimuat oleh berbagai media menyebutkan potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut, antara lain menggerus PDB hingga Rp 39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp 39 triliun, memangkas surplus industri otomotif hingga Rp 21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp 17,39 triliun, menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp 240 miliar,” jelas Said.
“Apakah PT Agrinas tidak ada komunikasi dengan pabrikan dalam negeri, semisal dengan Gaikindo? Pengadaan 105.000 mobil niaga hampir setara produksi mobil niaga sepanjang 2025,” sambung dia.
Ia menilai, jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, dampak positifnya akan lebih luas bagi industri otomotif nasional.
“Bayangkan jika pengadaan mobil oleh PT Agrinas bisa dilakukan di dalam negeri. Langkah ini akan membangkitkan industri otomotif dalam negeri, menyerap tenaga kerja baru, dan efek berantai ekonomi lainnya,” ucapnya.
Said juga menyoroti penggunaan APBN dalam rencana pembelian kendaraan tersebut.
“Rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya. Harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN harus diperhitungkan manfaat ekonominya,” kata Said.
“Bisa jadi penawaran harga beli dari India lebih murah, tetapi apakah sudah dipikirkan aftersale-nya, bagaimana suku cadangnya, ketersediaan dan jangkauan bengkelnya. Kalau kita perhitungkan ini semua, bisa jadi harganya lebih mahal, dari niatan awal efisiensi,” sambungnya.
Menurutnya, aspek strategis yang lebih penting adalah dampak kebijakan tersebut terhadap industri dalam negeri.
“Pertimbangan efisiensi itu hanya satu hal, hal lain yang strategis untuk dijadikan dasar adalah, apakah program tersebut memberi bangkitan bagi industri dalam negeri atau tidak,” tutur Said.
“Kembali merujuk cara berpikir presiden, setiap langkah harus punya dasar rujukan untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri atau tidak?” tambahnya.
Said menilai, kebijakan impor justru menjauh dari upaya penguatan industri nasional.
“Dengan memilih jalan impor, tentu PT Agrinas memilih memunggungi jalan, abai untuk memperkuat industri nasional. Padahal, produsen dalam negeri perlu permintaan yang lebih besar agar industri mereka tumbuh lebih ekspansif,” ujarnya.
Ia pun menyayangkan penggunaan anggaran negara yang dinilainya tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi buat rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang tapi perlu dibatalkan,” tutup dia.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India masih tetap berjalan. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk menunda proses pengadaan kendaraan tersebut.
Menurut Joao, proses pengiriman unit bahkan sudah berlangsung dan sebagian kendaraan disebut telah tiba di Indonesia. Pengadaan ini menjadi bagian dari rencana penyediaan armada operasional untuk program logistik desa yang tengah dijalankan perusahaan pelat merah tersebut.
Joao juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya meminta agar impor kendaraan tersebut ditunda. Ia menyatakan siap memberikan penjelasan langsung kepada pimpinan DPR tersebut agar persoalan dapat dipahami secara menyeluruh.
