Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan total anggaran per anak memang berada di angka Rp13.000 hingga Rp15.000, namun dana tersebut tidak seluruhnya dialokasikan untuk bahan baku mentah.
Terdapat pembagian struktur biaya yang cukup kompleks, di mana sebagian besar dana diarahkan untuk menopang rantai pasok dan biaya operasional di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat tidak hanya bergizi, tetapi juga diproses oleh fasilitas yang higienis dan didukung oleh tenaga kerja yang terjamin kesejahteraannya.
Langkah ini merupakan upaya BGN untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa efektivitas Program MBG sangat bergantung pada infrastruktur pendukung. Mulai dari sewa lahan dapur pusat hingga insentif bagi relawan dan guru pendamping.
Dengan membedah rincian biaya operasional sebesar Rp3.000 dan biaya fasilitas sebesar Rp2.000 per porsi, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat gambaran utuh mengenai tantangan logistik dalam mendistribusikan pangan bergizi secara massal.
Baca Juga :
Kemenag Tegaskan Penyaluran Zakat Tidak untuk MBGPenjelasan ini sekaligus menjadi dasar bagi mekanisme pengawasan agar setiap rupiah yang dikucurkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.
“Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1-3 itu sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi," ujar Nanik dikutip dari laman bgn.go.id, Rabu, 25 Februari 2026.
Selain untuk bahan baku makanan, struktur anggaran Program MBG juga mencakup biaya operasional sebesar Rp3.000 per porsi yang dialokasikan untuk menopang seluruh aktivitas harian di lapangan. Dana ini digunakan untuk kebutuhan harian seperti listrik, gas, air, internet/telepon, pembayaran BBM mobil MBG, serta BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan. Selain itu, alokasi ini juga mencakup insentif bagi relawan pekerja SPPG, guru PIC, dan kader posyandu yang membantu distribusi.
Di sisi lain, terdapat alokasi sebesar Rp2.000 per porsi yang dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG sebagaimana diatur dalam Juknis Nomor 401.1. Anggaran ini dikelola untuk biaya sewa lahan, bangunan dapur, gudang, dan mes. Dana ini juga mencakup investasi pada peralatan masak modern seperti steam rice dan freezer, pembangunan IPAL, serta sistem filterisasi air guna menjamin standar kebersihan dan kesehatan.
BGN menyatakan tetap terbuka terhadap segala masukan maupun laporan dari masyarakat apabila ditemukan indikasi menu yang tidak sesuai dengan standar gizi atau alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
"Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan," tegas Nanik. (Talitha Islamey)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
