Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons soal komitmen Indonesia akan membeli pesawat Boeing sebanyak 50 unit dari Amerika Serikat (AS). Pembelian pesawat ini jadi salah satu bagian dari komitmen Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dengan AS.
Menhub membenarkan sebanyak 50 pesawat itu nantinya akan dibeli oleh perusahaan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau GIAA.
“Aku enggak beli pesawatnya, mesti tanya sama Garuda. Iya (50 pesawat Garuda semua),” tuturnya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).
Sejak pembelian Boeing dijadikan salah satu syarat oleh Donald Trump, Presiden Prabowo sudah menyatakan Indonesia saat ini juga membutuhkan pesawat. Ini karena ia pribadi ingin kembali membesarkan maskapai nasional Garuda Indonesia.
"Ya memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda, Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional, Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita," ujar Prabowo setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (16/7/2025).
Pengamat penerbangan nasional Alvin Lie mempertanyakan kesiapan pendanaan Garuda untuk mendukung pengadaan armada tersebut. Saat ini, kondisi keuangan perseroan masih terbatas akibat terikat kesepakatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sehingga ruang untuk memperoleh pinjaman atau kredit baru tidak mudah.
Dia menilai, potensi dukungan pemerintah bisa saja kembali muncul. “Dari mana sumber pendanaan untuk peremajaan itu? Sedangkan untuk perawatan dan peremajaan mesin pesawat saja Garuda masih kesulitan pendanaan. Mungkin dengan perjanjian ini pemerintah akan suntik dana lagi?,” ujarnya kepada kumparan, Rabu (25/2).
Alvin menekankan, istilah membeli dalam industri penerbangan tidak selalu berarti maskapai mengeluarkan dana langsung untuk membeli pesawat dari pabrikan. Umumnya, pembelian dilakukan oleh perusahaan leasing yang kemudian menyewakan pesawat tersebut kepada maskapai dalam jangka panjang.
“Dalam bisnis airlines, sangat jarang airlines beli langsung. Airlines membuat kesepakatan dengan produsen. Tapi yang beli adalah perusahaan leasing, airlines hanya beri DP dan perjanjian sewa jangka panjang dengan perusahaan leasing,” tuturnya.
Meskipun dari sisi kebutuhan, tanpa adanya kesepakatan pembelian pesawat dari AS-pun, Garuda sudah harus meremajakan armadanya. Dengan demikian, langkah itu bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat armada Garuda di masa mendatang.
Terlebih dampak pengadaan 50 pesawat tersebut terhadap industri penerbangan nasional, dinilai tidak akan signifikan dalam jangka pendek.
Dia juga menyebutkan jumlah pembelian 50 unit Boeing tersebut terkesan besar, namun bukan sesuatu yang luar biasa dalam industri maskapai.
Alvin melihat dalam praktik bisnis penerbangan, pemesanan pesawat dalam jumlah besar lazim terjadi. Dia mencontohkan, Lion Air bahkan pernah memesan ratusan pesawat dalam satu transaksi.
“50 pesawat terkesan banyak, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Lion Air saja pesan ratusan pesawat dalam 1 kali transaksi. 50 pesawat tersebut sepertinya hanya untuk menggantikan B738-800 Garuda yang usianya sudah mulai uzur sehingga kurang efisien,” katanya.
Alvin menilai, pengadaan 50 pesawat tersebut lebih ditujukan untuk kebutuhan jangka panjang, bukan untuk menjawab kondisi pasar saat ini. Pasalnya, industri penerbangan domestik justru tengah mengalami tekanan.
Jumlah penumpang domestik tercatat terus menurun, kondisi ini membuat sejumlah maskapai pun mengurangi jumlah armada dan rute domestik yang dinilai tidak menguntungkan.
“Sejak tahun 2024, jumlah penumpang domestik kita terus menurun. Tahun 2025 bahkan 2,5 juta lebih rendah daripada 2024,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan dengan kondisi backlog produksi Boeing saat ini, pengiriman pertama diperkirakan baru bisa terealisasi dalam 3 hingga 4 tahun mendatang, jika seluruh proses berjalan lancar.
Skema Beli atau Sewa Harus DiperjelasPengamat penerbangan Gatot Rahardjo menilai Garuda Indonesia perlu memperjelas skema pengadaan 50 unit pesawat tersebut, apakah melalui pembelian langsung atau sewa (leasing).
Menurutnya, dalam industri penerbangan global saat ini, skema sewa jauh lebih umum digunakan karena lebih efisien secara finansial.
“Di industri penerbangan global, pembelian pesawat saat ini sudah jarang dilakukan kecuali oleh maskapai timur tengah yang mempunyai finansial kuat. Maskapai lain hampir semua melakukan sewa karena jauh lebih efektif. Jadi perlu ditanyakan apakah ini beli atau sewa,” tutur Gatot.
Dari sisi kebutuhan, dia menilai Indonesia memang masih memerlukan tambahan armada untuk mendukung konektivitas, terutama karena Garuda sebagai BUMN memiliki penugasan negara yang berbeda dengan maskapai swasta.
Namun, penambahan pesawat harus tetap mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan bisnis penerbangan nasional, regional, hingga global, serta dilakukan secara bertahap termasuk untuk mengganti pesawat yang sudah menua.
Gatot juga mengingatkan persoalan industri penerbangan tak hanya soal penambahan armada baru. Dia menyebut hampir 200 pesawat masih tertahan di fasilitas perawatan (MRO) akibat kendala suku cadang.
“Jadi alangkah lebih baiknya di samping pengadaan pesawat baru, pemerintah juga membantu maskapai memperoleh sparepart pesawat di mana sebagian besar pabriknya juga ada di AS,” tuturnya.
