- Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyoroti angka pengangguran telah melampaui enam persen dan memicu kriminalitas.
- Khoirudin mendesak TAPD segera memprioritaskan alokasi anggaran untuk penanganan sektor ketenagakerjaan Jakarta.
- Ia mengusulkan Dinas Kesehatan menggratiskan pemeriksaan kesehatan calon pekerja dan optimalkan fasilitas BUMD.
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyoroti lonjakan angka pengangguran di Ibu Kota yang dinilai sudah mencapai tahap mengkhawatirkan.
Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran saat ini telah melampaui batas toleransi normal hingga memicu aksi kriminalitas di tengah masyarakat.
"Pengangguran di kita sudah mengarah pada kriminalitas karena memang sudah dua kali lipat dari batas toleransi, sudah enam persen lebih," kata Khoirudin, Rabu (25/2/2026).
Namun, Khoirudin menilai alokasi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini masih belum berpihak secara nyata pada penanganan masalah tersebut.
"Saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran," keluhnya.
Ia pun memberikan peringatan tegas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar fokus pada keberpihakan anggaran untuk sektor ketenagakerjaan.
"Yang begitu, saya mengingatkan TAPD, Pak Sekda, Bappeda, Bapenda, ada Biro Hukum ya, agar konsentrasi kita kepada masalah pengangguran ini harus nyata dalam bentuk keberpihakan anggaran," tegas Khoirudin.
Sosok yang memimpin legislatif Jakarta ini bahkan merasa miris lantaran keterbatasan dana mengakibatkan kuota pelatihan kerja bagi masyarakat menjadi sangat terbatas.
"Ya anggarannya jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena nggak ada anggaran, gitu," tambahnya.
Baca Juga: Wajib Tutup Selama Ramadan? Ini Daftar Tempat Hiburan Malam di Jaksel yang Disegel Pemprov DKI
Untuk menyiasati kendala tersebut, Khoirudin mengusulkan agar Dinas Kesehatan menggratiskan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para calon pekerja.
"Jadi saya meminta agar dicarikan solusi, di antaranya setiap pekerja kan ada medical check up, ada psikotes. Ini kan punya Pemda semua, bisa diberikan perintah kepada Dinkes untuk menggratiskan kepada para calon pekerja gitu ya, misalnya," ucap Khoirudin.
Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi fasilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lokasi pelatihan bagi tenaga kerja potensial secara cuma-cuma.
"Banyak fasilitas Pemda yang bisa digunakan untuk tempat pelatihan bagi pekerja. Ada Transjakarta untuk pelatihan pramudi, juga ada Bank Jakarta yang membiayai. Semua di bawah kekuasaan eksekutif," jelas Khoirudin.
Khoirudin tak kuasa menyembunyikan rasa sedih melihat ketimpangan antara kebutuhan lapangan kerja dengan minimnya dukungan fiskal dari pemerintah.
"Saya sedih ya, di tengah ekonomi sulit, kerjaan sulit, sementara yang butuh tenaga kerja kita nggam bisa menganggarkan. Ini kan ironi gitu ya," ungkapnya.
Khoirudin berharap, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif bisa lebih gencar dalam menuntaskan problematika sosial di Jakarta.
"Legislatif itu adalah pemerintah daerah sama dengan gubernur. Jadi yang kami lakukan semata-mata untuk sama-sama beriringan dengan gubernur, untuk melayani warga Jakarta," pungkasnya.
