Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penyelesaian hambatan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela, akan mendorong kepercayaan dunia usaha.
Oleh karena itu, pada Selasa (24/2/2026) di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) kembali menggelar Sidang Debottlenecking yang membahas hambatan Proyek LNG Abadi Masela.
Purbaya mengatakan sidang ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti aduan melalui Kanal Debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
"Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenkeu, Rabu (25/2).
Sebagai informasi, sejak tahun 1998 INPEX telah memperoleh hak pengelolaan Blok Masela yang berlokasi di Maluku. PSN ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan. Meski demikian, pengembangan Blok Masela masih menghadapi sejumlah tantangan investasi yang memerlukan dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor agar proyek dapat berjalan optimal.
Sidang yang dipimpin oleh Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua I Satgas P2SP diawali dengan pemaparan dari INPEX mengenai progres proyek serta kebutuhan dukungan Pemerintah. INPEX menegaskan bahwa percepatan realisasi PSN ini memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya, khususnya pada komponen rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (Engineering, Procurement, Construction, and Installation - EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai pada awal 2027. Proyek ini mencatat kemajuan signifikan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres tahap FEED yang berjalan sesuai rencana.
Dari sisi Pemerintah, keberlanjutan proyek masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan secara terkoordinasi, terutama terkait peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif dan penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan guna menjaga stabilitas sosial. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada pengamanan serta kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS), sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengembangan energi yang berkelanjutan.
Pemerintah melalui Satgas P2SP akan menangani isu-isu dimaksud secara komprehensif dan terkoordinasi. Satgas akan melakukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan lainnya guna mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan langkah penyelesaian yang tepat. Pendekatan yang dilakukan mencakup percepatan penyelesaian aspek perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
Baca Juga: Indonesia Siap Masuk Rantai Nilai Semikonduktor Dunia
Melalui Satgas P2SP, Pemerintah aktif menyelesaikan berbagai hambatan, penyimpangan, dan permasalahan perizinan dengan memperkuat koordinasi antara pelaku usaha dan instansi terkait guna menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan pasti. Hingga 24 Februari 2026, tercatat sebanyak 92 aduan telah masuk melalui Kanal Debottlenecking, dan lebih dari separuhnya, yakni 46 aduan, telah berhasil disidangkan serta ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel oleh Satgas P2SP. Aduan tersebut di antaranya perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS code impor.
“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” tutup Menkeu.
