Badan Pusat Statistik (BPS) akan merekam aktivitas ekonomi digital seperti Youtuber hingga ekonomi bawah tanah (underground economy) dalam Sensus Ekonomi 2026. Pendataan berskala nasional ini dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli mendatang untuk memetakan potret ekonomi yang belum terekam data resmi.
Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan aktivitas ekonomi daring pascapandemi Covid-19 menjadi alasan utama perluasan cakupan sensus. Hal ini bertujuan agar pemerintah memiliki gambaran komprehensif terkait perubahan struktur dan perilaku ekonomi masyarakat dalam sepuluh tahun terakhir.
"Perdagangan secara online itu kan banyak tidak terlacak, ini nanti kita akan mencoba melacaknya. Kemudian industri digital, Youtuber, kemudian di rumah-rumah banyak itu yang terhubung dengan aktivitas ekonomi. Perubahan-perubahan ini penting untuk kita ketahui," jelas Zulkipli di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
BPS menaruh perhatian khusus pada aktivitas ekonomi informal yang selama ini sulit terdeteksi oleh sistem pendataan konvensional. Melalui Sensus Ekonomi 2026, diharapkan seluruh informasi mengenai posisi ekonomi nasional dapat terkumpul secara akurat dan mendalam.
"Dari sana baru nanti dapat itu [aktivitas underground economy]. Jadi dikumpulkan semua informasinya. Dari hasil yang kita kumpulkan itu baru kita nanti bisa melihat seperti apa sebenarnya posisi kita sekarang," ujarnya.
Zulkipli juga menyoroti anomali ekonomi di mana banyak pusat perbelanjaan fisik terlihat kosong namun perputaran arus ekonomi tetap terakselerasi tinggi. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran aktivitas ekonomi yang kini lebih banyak tersimpan di dalam lingkup rumah tangga.
Metode pendataan kali ini tidak hanya menyasar unit usaha fisik yang sudah mapan atau established di lapangan. BPS akan memperluas jangkauan hingga ke unit usaha skala mikro yang beroperasi dari rumah untuk mengurai potensi ekonomi yang tersembunyi.
"Walaupun ada dari sisi established, kita bisa melihat langsung usaha itu, tetapi yang tersimpan di dalam rumah tangga, harusnya dia akan dapat kita urai di pelaksanaan Survei Ekonomi 2026 ini," ungkap Zulkipli.
Saat ini, basis data statistical business register BPS mencatat jumlah badan usaha di Indonesia telah melampaui angka 30 juta unit. Jumlah tersebut mencakup seluruh skala usaha, mulai dari pelaku usaha mikro hingga korporasi besar di berbagai sektor.
BPS menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi mendalam berdasarkan pengalaman dari empat pelaksanaan sensus ekonomi sebelumnya. Pendekatan baru akan diterapkan dengan mengedepankan sinergi lintas kementerian, lembaga, hingga asosiasi usaha sejak tahap awal.
Baca Juga: Aplikasi YouTube Resmi Hadir di Apple Vision Pro, Dukung Resolusi Video Hingga 8K
"Kali ini kami tidak ingin mengulang kesalahan dari empat sensus sebelumnya. Pendekatannya akan sedikit berbeda. Kami akan mengedepankan bantuan dan sinergi dari kementerian/lembaga, seluruh asosiasi sejak awal kick-off untuk berkoordinasi dengan responden di seluruh Indonesia," katanya.
Untuk mendukung kelancaran proses pendataan di lapangan, BPS akan mengerahkan tenaga ahli dari internal pegawai dan mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Selain itu, masyarakat umum juga akan direkrut guna memastikan seluruh responden di penjuru Indonesia dapat terdata dengan baik.
