Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi mantan Menteri Perhubungan pada 2–6 Maret 2026. KPK meminta yang bersangkutan kooperatif dan memenuhi panggilan serta memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik.
“Untuk sementara, terkonfirmasi pemeriksaan akan dilakukan di pekan depan. Dengan demikian, secara efektif kemudian bisa mengungkap suatu perkara menjadi terang benderang,” ujar Budi Prasetyo Juru Bicara KPK di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Melansir Antara, kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini bernama BTP Kelas I Semarang.
KPK menetapkan 10 tersangka yang langsung ditahan. Tersangka ditahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Hingga 20 Januari 2026, jumlah tersangka bertambah menjadi 21 orang, serta dua korporasi juga ditetapkan sebagai tersangka. Proyek yang disorot meliputi pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Penyidik menduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan pemenang tender. Budi Karya sebelumnya sempat diperiksa sebagai saksi pada 26 Juli 2023. Ia kembali dipanggil pada 18 Februari 2026, namun tidak hadir karena agenda lain.(ant/lea)
