Selama ini kawasan kumuh diperbaiki secara fisik, tetapi dalam beberapa tahun ke depan kembali menjadi kumuh.
IDXChannel - Penanganan kawasan kumuh harus dibarengi perbaikan ekonomi masyarakat. Hal ini dikatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).
Menurutnya, selama ini kawasan kumuh diperbaiki secara fisik, tetapi dalam beberapa tahun ke depan kembali menjadi kumuh.
"Karena ekonomi keluarganya tidak diperkuat sehingga penanganan ke depan harus terpadu. Rumahnya diperbaiki, ekonominya juga diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang,” kata Maruarar, Rabu (25/2/2026).
Dia menambahkan, Kementerian PKP akan mengombinasikan program penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi dan Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang lebih komprehensif.
Pemerintah daerah diminta mengusulkan kawasan yang memenuhi persyaratan untuk ditangani secara terpadu. Sementara penanganan kawasan kumuh tersebut akan disertai dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.
Dia melanjutkan, selama ini penanganan kawasan kumuh kerap tidak tuntas karena hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan tanpa diiringi penguatan ekonomi keluarga.
Ara juga menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk BSPS, kini dilakukan secara berbasis data. Penentuan penerima bantuan didasarkan pada persentase penduduk miskin dan tingkat kesenjangan, sehingga distribusi bantuan dapat lebih adil dan tepat sasaran.
“Saat ini pengajuan BSPS mencapai sekitar empat juta, sementara kuota yang tersedia 400 ribu. Karena itu, penyaluran harus berbasis data agar adil dan tepat sasaran,” kata dia.
"Melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif tersebut, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk memastikan penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik hunian, tetapi juga disertai penguatan ekonomi masyarakat," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
