Moskow (ANTARA) - Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengatakan bahwa pemerintah telah mendeportasi 72 ribu warga negara asing yang tinggal secara ilegal di negara itu sepanjang 2025.
“Daftar orang yang diawasi akhirnya telah diluncurkan. Ini merupakan aspek penting dari pekerjaan kami. Mereka adalah individu yang tinggal secara ilegal di Rusia, yang jumlahnya sekitar 840 ribu orang per 6 Februari, berdasarkan data terverifikasi kami. Pada 2025, sebagai hasil dari langkah-langkah baru ini, 72 ribu orang telah dideportasi,” kata Mishustin kepada anggota parlemen.
Mishustin menyampaikan pernyataan tersebut saat memaparkan laporan tahunan pemerintah di hadapan Duma, majelis rendah parlemen Rusia.
Dalam laporannya, ia juga membahas berbagai isu, termasuk upaya menekan inflasi, membangun perumahan terjangkau, menaikkan upah minimum, memberikan tunjangan dan subsidi, menurunkan pajak, serta memaparkan target pemerintah untuk 2026.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
Baca juga: Uni Eropa soroti empat tahun invasi Rusia dan ketahanan prima Ukraina
Baca juga: Habibie Center Indonesia tekankan Piagam PBB atasi konflik di Ukraina
“Daftar orang yang diawasi akhirnya telah diluncurkan. Ini merupakan aspek penting dari pekerjaan kami. Mereka adalah individu yang tinggal secara ilegal di Rusia, yang jumlahnya sekitar 840 ribu orang per 6 Februari, berdasarkan data terverifikasi kami. Pada 2025, sebagai hasil dari langkah-langkah baru ini, 72 ribu orang telah dideportasi,” kata Mishustin kepada anggota parlemen.
Mishustin menyampaikan pernyataan tersebut saat memaparkan laporan tahunan pemerintah di hadapan Duma, majelis rendah parlemen Rusia.
Dalam laporannya, ia juga membahas berbagai isu, termasuk upaya menekan inflasi, membangun perumahan terjangkau, menaikkan upah minimum, memberikan tunjangan dan subsidi, menurunkan pajak, serta memaparkan target pemerintah untuk 2026.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
Baca juga: Uni Eropa soroti empat tahun invasi Rusia dan ketahanan prima Ukraina
Baca juga: Habibie Center Indonesia tekankan Piagam PBB atasi konflik di Ukraina
