Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti Perjanjian Dagang Timbal Balik antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Hal ini termasuk soal ketentuan keharusan pencantuman sertifikat halal bagi produk halal maupun keterangan non-halal bagi produk non-halal.
Ia menyampaikan Indonesia adalah negara berdaulat dan negara hukum. Dalam hal ini, hukum yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan ini diperkuat dengan UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berisi keharusan pencantuman label halal bagi produk halal (Pasal 25) dan pencantuman keterangan non-halal bagi produk non-halal (Pasal 26).
Terkait akta Perjanjian Dagang Indonesia dan AS, banyak publik menyadari perjanjian tersebut justru mengaburkan soal ketentuan label halal tersebut agar tidak diberlakukan bagi barang impor dari AS. HNW pun mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk terbuka terhadap masukan konstruktif dari masyarakat bahkan dari MUI.
Dalam hal ini, pemerintah dapat mengkaji ulang dan mengkritisi kembali ketentuan terkait labelisasi halal produk pada perjanjian dagang (Argument on Reciprocal Trade/ART) dengan Amerika. Tujuannya, agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan secara reciprocal semestinya dihormati oleh AS.
HNW menilai argumen Mutual Recognition Agreement (MRA) pada sertifikasi halal yang disampaikan oleh pihak pemerintah justru kontradiktif dengan berbagai isi perjanjian dagang tersebut. Adapun perjanjian tersebut cenderung tidak sesuai dengan ketentuan terkait sistem JPH yang diatur dalam UU di Indonesia.
"Sesuai penjelasan Kepala BPJPH, Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memang sudah menjalin MRA sertifikasi halal dengan berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Namun, ketika isi perjanjian dagang timbal balik Indonesia Amerika Serikat itu menyebutkan pembebasan (exemption) sertifikat halal pada berbagai jenis produk, maka jelas itu bukan MRA tetapi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan UU JPH yang masih berlaku di Indonesia," tegas HNW dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
"Maka pemerintah Indonesia sesuai dengan prinsip resiprokal yang menjadi spirit dari perjanjian dagang itu, harusnya membuka kembali pembahasan kesepakatan terkait isu labelisasi halal ini dengan pihak berkewenangan di AS. Agar perjanjian dagang ini tidak hanya menguntungkan AS tapi malah sangat merugikan Indonesia sebagai negara hukum dan berdaulat dengan konsumen yang mayoritas mutlaknya beragama Islam," imbuhnya.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menjelaskan MRA yang dijalin BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) pada dasarnya terkait pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal di antara kedua negara. Artinya, produk yang beredar di Indonesia dari negara yang sudah memiliki MRA tetap wajib bersertifikat halal, meskipun sertifikatnya dikeluarkan oleh LHLN dan bukan oleh BPJPH.
Sayangnya, HNW mengatakan poin-poin perjanjian pada ART itu terkesan ingin menghapus kewajiban sertifikasi label halal dan pencantuman keterangan non-halal bagi produk yang tidak halal. Pada bagian Komitmen Spesifik (Annex III) hambatan Non Tarif (Section 2), Indonesia malah disebut sebagai diharuskan membebaskan produk Amerika dari sertifikasi halal dan kewajiban pencantuman label halal pada produk non-hewani (Article 2.22), produk kosmetik, kesehatan, dan barang manufaktur lainnya (Article 2.9).
Menurut HNW, munculnya poin-poin tersebut menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Hal ini juga memunculkan kerancuan apakah intensinya menguatkan keabsahan sertifikat halal dari Amerika Serikat atau justru menghilangkan kewajiban sertifikasi halal, serta meniadakan kewajiban pencantuman keterangan non-halal atas barang yang diproduksi di Amerika dan akan diperdagangkan di Indonesia.
"Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang masih berlaku di Indonesia tegas menyebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dan produk yang tidak halal pun wajib mencantumkan keterangan 'non-halal' (Pasal 26 ayat 2)," tegasnya.
"Ini harusnya jadi acuan yang diperjuangkan Pemerintah dalam pembahasan dan sebelum penandatanganan kesepakatan dagang yang disebut resiprokal itu, karena memenuhi dan menegakkan Hak Asasi Manusia warga Indonesia termasuk sebagai konsumen adalah kewajiban Negara Indonesia (UUD NRI 1945 pasal 28 I ayat 4). Selain sebagai bentuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara sebagai negara hukum (UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 3) di bidang yang terkait dengan kehalalan dan ketidakhalalan produk," lanjutnya.
HNW menegaskan penghapusan sejumlah ketentuan halal akan berdampak terhadap terpenuhinya HAM terkait beragama dan melaksanakan ajaran agama yang dijamin UUD NRI 1945. Hal ini termasuk dalam mengonsumsi atau mendapat penjelasan soal kehalalan atau ketidak halalan produk bagi warga Indonesia yang mayoritas muslim.
Selain itu, hal tersebut juga berpotensi menjauhkan realisasi program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara unggulan dalam produk halal, serta mendistorsi keunggulan Indonesia di bidang industri halal global.
Berdasarkan rangking Indikator Ekonomi Islam Global (GIEI) 2024, Indonesia berada di peringkat 3 Dunia di bidang Halal, di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Adapun salah satu produk yang membuat Indonesia unggul yakni kosmetik dan farmasi halal. Sayangnya, produk tersebut justru akan menghadapi impor produk-produk kosmetik dan farmasi dari AS dengan pembebasan status kehalalan sebagaimana disepakati di ART.
"Jangan sampai perjanjian dagang resiprokal (ART) dengan AS itu malah dalam praktiknya tidak 'resiprokal' karena merugikan Indonesia dengan tidak dihormatinya hukum tentang JPH yang masih berlaku di Indonesia, dan secara ekonomi justru membuat konsumen di Indonesia yang mayoritas muslim juga dirugikan dengan hilangnya label halal, yang bisa berdampak negatif pada industri halal yang tengah berkembang dengan dukungan dari pemerintah Indonesia, karena masuk derasnya barang impor tanpa label halal atau keterangan non halal. Hal ini juga bisa menjadi masalah karena bisa menjauhkan terwujudnya program Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan dalam produk halal," ujar HNW.
"Agar kekhawatiran itu bisa diatasi, penting bagi pemerintah kembali ke meja negosiasi untuk berunding ulang, melakukan koreksi dan perbaikan agar perjanjian dagang itu benar-benar resiprokal dan tidak malah merugikan Indonesia, dengan tetap menghormati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Demi tegaknya kedaulatan negara hukum dan terselamatkannya konsumen warga Indonesia yang mayoritas mutlaknya beragama Islam, negosiasi ulang itu harusnya serius diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia. Selain faktor waktu mulainya pemberlakuan perjanjian dagang itu tidak otomatis, sekarang juga ada momentum, Mahkamah Agung AS sudah menganulir kebijakan tarif Trump, yang membuat Pemerintahan Trump harus menyesuaikan juga," lanjutnya.
HNW menegaskan peluang untuk negosiasi ulang juga dibuka lebar oleh akta Perjanjian Dagang, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 7.2 dan Pasal 7.5. Ketentuan pasal 7.2 menyatakan 'Para pihak dapat menyepakati, secara tertulis, untuk mengubah Perjanjian ini'.
Sedangkan pasal 7.5 justru membuka peluang 'pengakhiran' perjanjian tersebut, baik atas inisiasi Indonesia maupun Amerika Serikat, dan akan berlaku 30 hari setelah tanggal pemberitahuan pengakhiran tersebut, dengan memungkinkan konsultasi bersama sebelum memberikan pemberitahuan itu.
"Jadi, peluang untuk negosiasi ulang masih terbuka lebar bagi Indonesia, bahkan mengakhirinya pun bisa dilakukan, mengingat adanya perubahan keputusan Trump pasca putusan Mahkamah Agung AS, dan juga fakta adanya pertentangan poin kesepakatan dagang terkait sertifikasi label halal dengan hukum domestik Indonesia, agar perjanjian ini tidak hanya menguntungkan Amerika Serikat tapi merugikan Indonesia, dan juga bisa berjalan secara efektif ketika tidak bertentangan dengan hukum domestik di Indonesia yang mengharuskan sertifikasi label halal atau pencantuman keterangan non halal bagi produk non halal," pungkas HNW.
Lihat juga Video: Prabowo-Trump Sepakati Tarif Dagang Baru, Apa Dampaknya ke Kita?
(akn/ega)
