PDIP soal Board of Peace: Presiden Harus Dapat Persetujuan DPR, Ini Menyangkut Keselamatan Bangsa

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Sumber: Tribunnews.com/Fersianus Waku)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan sekaligus anggota DPR RI Komarudin Watubun menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seharusnya meminta persetujuan dari DPR sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump.

Sebab, bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi internasional tersebut menyangkut dengan keselamatan bangsa dan negara.

Komarudin Watubun pun mengingatkan adanya Pasal 11 dalam Undang-undang Dasar 1945, di mana Presiden harus mendapatkan izin dari DPR ketika akan membuat kesepakatan internasional hingga perang.

Demikian Komarudin Watubun dalam keterangannya sebagaimana laporan Jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda, Rabu (25/2/2026).

“Menurut pasal 11 undang-undang dasar 45, perjanjian internasional harus dapat persetujuan DPR,” kata Komarudin.

Baca Juga: KPK Sebut Wali Kota Madiun Terima Imbalan 4-10 Persen dari Proyek PUPR

“Ini menyangkut keselamatan bangsa oleh karena itu sebaiknya harus dibicarakan sebelum tindakan diambil.”

Selain itu, Komarudin mengatakan bahwa pengiriman 8.000 pasukan ke Gaza juga harus dibahas terlebih dulu dengan DPR.

Presiden Prabowo, sambung Komarudin, seharusnya tidak perlu khawatir karena komposisi partai di DPR didominasi oleh partai koalisi pendukungnya.

“(DPR) Dibayar oleh rakyat untuk bicara kepentingan negara, untuk bicara kepentingan rakyat. Ini kan kaitan dengan hubungan internasional, putusan ini berdampak luas bagi rakyat Indonesia,” ujar Komarudin.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV