JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada tiga permasalahan terkait pengadaan mobil pikap impor dari India untuk menunjang koperasi desa merah putih.
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Koordinator ICW Wana Alamsyah menyebut pengadaan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025.
“Pertama pengadaan yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara tidak sesuai dengan peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa, yakni prinsip transparansi,” katanya, seperti dilaporkan jurnalis Kompas TV, Thifal Solessa dan Adinni Anisa, Kamis (26/2/2026).
Baca Juga: Utamakan Produk dalam Negeri Penuhi Syarat TKDN, PDI-P Minta Impor Mobil India Ditunda
“Prinsip tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satu mekanismenya adalah dengan menginformasikan melalui website PT Agrinas."
Menurutnya, hingga hari ini ICW tidak melihat adanya situs resmi dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang menyampaikan informasi mengenai pengadaan 105 ribu unit mobil tersebut.
“Kedua, berdasarkan sejumlah riset yang dilakukan oleh ICW pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rentan untuk dikorupsi,” ujarnya.
“Dari temuan tersebut, ketika tidak ada transparansi yang dilakukan PT Agrinas, maka rawan terjadi bancakan."
Salah satunya melalui mark up harga yang berimplikasi pada pemborosan biaya negara atau berpotensi melakukan atau memiliki persekongkolan atau persaingan usaha yang tidak sehat.
Baca Juga: Mobil Pikap Mahindra Impor dari India untuk Kopdes Tiba di Indonesia, Tuai Polemik dan Protes
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- pikap impor india
- indonesia corruption watch
- icw
- mobil impor india
- impor mobil india
