Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengungkapkan cara yang digunakan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi nasional.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Program Strategis Nasional yang bertujuan membangun perekonomian nasional dari desa sekaligus mengembalikan arah pembangunan ekonomi Indonesia pada prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Ini disampaikan Wamenkop dalam paparannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Angkatan Darat Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Presiden ingin menempatkan rakyat, khususnya masyarakat desa, bukan lagi sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek dan pelaku utama pembangunan ekonomi. Koperasi adalah instrumen paling tepat untuk mewujudkan semangat tersebut,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Kamis (26/2).
Wamenkop menjelaskan, dalam beberapa dekade terakhir, liberalisasi ekonomi telah menyebabkan penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak, sementara masyarakat desa sebagai pemilik sumber daya justru belum memperoleh manfaat optimal.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tiba di Abu Dhabi, Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia - PEA
Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah berupaya memotong rantai pasok yang panjang, menekan biaya ekonomi tinggi, serta memastikan nilai tambah ekonomi dinikmati langsung oleh masyarakat desa.
Ia menuturkan, Kopdes Merah Putih dirancang hadir di hampir seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, dengan target lebih dari 80 ribu koperasi. Setiap Kopdes Merah Puyih akan dikembangkan sebagai pusat usaha desa yang memiliki sejumlah gerai utama, antara lain gerai sembako, klinik desa, unit simpan pinjam, apotek desa, kantor koperasi, serta pergudangan yang dilengkapi fasilitas logistik dan cold storage.
“Lima gerai utama ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat desa. Sementara gerai pergudangan menjadi kunci pengembangan potensi unggulan desa, baik di sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga sektor lainnya,” jelas Wamenkop
Menurutnya, KDMP juga berperan penting dalam membuka lapangan kerja di desa, sehingga dapat menekan arus urbanisasi dan mengurangi pengangguran, termasuk pengangguran terdidik. Selain itu, koperasi desa diharapkan menjadi saluran resmi distribusi barang-barang bersubsidi seperti LPG, pupuk, dan pangan, agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak bocor di tengah rantai distribusi.
Sementara itu untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Kementerian Koperasi mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (SIM Kopdes) dan Command Center yang menyajikan data secara real time. Seluruh aktivitas kelembagaan dan usaha koperasi dicatat dalam sistem tersebut sebagai bagian dari pengawasan berlapis, mulai dari internal koperasi, pemerintah daerah, hingga kementerian.
Baca Juga: Kehangatan di Bulan Ramadan, Diaspora Indonesia Sambut Kedatangan Presiden Prabowo di Abu Dhabi
Dalam kesempatan itu, Wamenkop juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan keterlibatan TNI AD dalam mendampingi pembangunan fisik dan penguatan kelembagaan KDMP di berbagai daerah. Ia berharap kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan TNI dapat terus diperkuat demi memastikan program ini berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.
“Ketika potensi desa dikelola sendiri oleh warganya melalui koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, maka kesejahteraan akan tumbuh dari desa, dan martabat desa akan terangkat. Inilah fondasi kuat untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan berdaulat secara ekonomi,” tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
