JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seharusnya memanggil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud untuk membahas polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.
Menurut dia, dialog antara Mendagri dan Gubernur Kaltim diperlukan agar polemik tidak berlarut-larut dan kebijakan yang diambil tetap mengacu pada asas kepantasan serta fungsi.
“Seharusnya Mendagri memanggil dan berdiskusi dengan Gubernur Kaltim, polemik mobil dinas ini jangan terlalu berlarut-larut sesuaikan saja dengan asas kepantasan dan fungsi,” ujar Ujang Bey saat dihubungi, Kamis (26/2/2026).
Baca juga: Mobil Dinas Rp 8,5 M Gubernur Kaltim Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Prabowo
Politikus Partai Demokrat itu berpandangan, polemik mobil dinas mewah ini erat kaitannya dengan kepekaan pemimpin dalam melihat situasi di tengah masyarakat.
Ujang pun mengingatkan agar seluruh pejabat di daerah, termasuk Gubernur Kaltim agar mengedepankan sense of crisis demi menghindari polemik di masyarakat.
Ia juga menekankan bhw pembangunan infrastruktur di daerah semestiny tetap menjadi prioritas utama kepala daerah.
“Jangan sampai ada adagium dalam masyarakat, jika jalannya yang rusak jangan harga dan kualitas mobil yang mengikuti kondisi jalan,” kata Ujang.
Baca juga: Bima Arya Tegur Gubernur Kaltim yang Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, Ingatkan Efisiensi
Diberitakan sebelumnya, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar menuai sorotan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Rudy Mas’ud menegaskan dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah.
Dia mengaku masih memakai mobil pribadi.
“Pemimpin harus mampu menghadapi tantangan itu dengan memperbaiki keadaan yang sudah menjadi tugasnya yaitu melakukan pembangunan di daerahnya,” ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026).
Baca juga: Spesifikasi Mobil Dinas Gubernur Kaltim Seharga Rp 8,5 Miliar
Rudy menjelaskan kendaraan dinas tersebut berada di Jakarta dan digunakan untuk agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional.
Dia menilai fasilitas kendaraan yang representatif diperlukan karena posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), membuat intensitas kunjungan pejabat dan tamu mancanegara meningkat.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” kata Rudy.
Baca juga: Rekam Jejak Gubernur Kaltim Rudy Masud yang Disorot gara-gara Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar
Dia juga menegaskan kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan yang tidak layak saat menjalankan tugas representatif.
