JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah laju modernisasi dan menjamurnya pusat perbelanjaan di Ibu Kota, profesi tukang sol sepatu masih bertahan di sudut-sudut jalan.
Mereka bekerja di ruang sempit trotoar, berbekal gerobak kayu, palu, lem, dan tumpukan sol karet. Namun, di balik ketahanan itu, ada cerita tentang penghasilan tak menentu, penertiban, hingga iuran kepada organisasi kemasyarakatan (ormas).
Tuhaya (51), salah satu tukang sol sepatu keliling di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengaku sudah bertahun-tahun menjalani profesi ini.
Baca juga: Dari Garut ke Jakarta, 30 Tahun Ujang Menggantungkan Hidup dari Sol Sepatu
Empat tahun terakhir, ia mangkal tetap di dekat Jalan Jagakarsa.
Tidak ada jaminan berapa sepatu yang akan diperbaiki hari itu. Kadang ia hanya mendapat satu pelanggan, kadang bisa lebih.
“Kadang dapat Rp 20.000 sehari, kadang lebih, kadang juga sepi. Yang penting dapat saja dulu,” ujar Tuhaya kepada Kompas.com, Rabu (25/2/2026).
Tarif jasa sol sepatu paling murah Rp 20.000–25.000. Untuk sepatu dengan ukuran besar atau tingkat kerusakan lebih parah, tarif bisa mencapai Rp 30.000.
Sementara untuk penggantian sol bawah sepatu secara penuh, biayanya berkisar Rp 100.000 hingga Rp 150.000, tergantung kualitas bahan yang dipilih pelanggan.
Namun, angka-angka itu tidak serta-merta berarti pendapatan bersih yang stabil. Dalam sebulan, ada hari-hari ramai, tetapi tidak jarang juga sepi tanpa pelanggan sama sekali.
“Untuk makan sehari-hari cukup. Tapi tidak bisa pasti,” kata dia.
Penghasilan yang tak menentu membuatnya harus pandai mengatur keuangan.
Ia biasa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sebelum mengirimkan kepada istri dan anaknya di kampung halaman di Jawa. Biasanya, dua bulan sekali ia pulang.
“Ngumpulin dulu, nanti kirim per minggu atau sesuai ada rezeki,” ujar dia.
Di Jakarta, Tuhaya tinggal di rumah kontrakan bersama beberapa rekan satu kampung. Biaya sewa ditanggung bersama agar lebih ringan.
Baca juga: Di Tepi Jalan Jagakarsa, Gerobak Sol Sepatu Tuhaya Bertahan di Tengah Modernisasi
Penertiban hingga iuran ormasSelain menghadapi ketidakpastian pendapatan, Tuhaya juga mengaku kerap berhadapan dengan penertiban aparat. Ia menyebut sudah beberapa kali ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Sering. Bisa dibilang langganan,” ucap dia.
Bahkan, ia pernah kehilangan kartu tanda penduduk (KTP) saat penertiban. Untuk mengambil kembali, ia harus membayar Rp 150.000. Kini, ia mengaku tidak lagi memegang KTP.
Ketiadaan identitas resmi tentu menyulitkan jika ada kebutuhan administrasi. Namun, Tuhaya mengaku tidak punya banyak pilihan selain tetap bertahan bekerja.
“Ya susah juga, tapi dijalani saja,” ujar dia.
Untuk mangkal di lokasi tersebut, ia juga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Meski demikian, ia menyebut ada iuran yang dibayarkan kepada ormas setempat.
“Tidak ada izin resmi, tapi ada ormas,” kata Tuhaya.
Ia mengaku membayar sekitar Rp 200.000 per bulan. Bagi Tuhaya, nominal itu cukup besar dibanding penghasilan hariannya yang fluktuatif.
Namun, ia menyebut pembayaran itu sebagai bagian dari konsekuensi bertahan di lokasi.
Baca juga: Aksi Gagal Maling Motor di Depok, Tepergok Saat Kesulitan Nyalakan Kendaraan
