REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa implementasi konservasi ekosistem dalam kerangka ekonomi biru harus dilakukan secara inklusif, partisipatif, serta berkeadilan bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha.
“Penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut,” kata Direktur Konservasi Ekosistem DJPRL KKP, Firdaus Agung, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
- Di Sela Demo Tuntut Reformasi Polri di Semarang, Massa Gelar Sholat Gaib untuk Arianto Tawakal
- Panen Jagung Sukses di Donggala, NTB Siapkan Cadangan Daerah
- Membaca Harga dengan Nurani: Bank Syariah dan Kesalahpahaman tentang “Mahal”
Komitmen ini diperkuat melalui forum “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak”, yang diselenggarakan KKP bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.
Forum lintas pemangku kepentingan, melibatkan KKP, Bappenas, Pemprov NTB, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perwakilan masyarakat pesisir, hingga kelompok disabilitas, menekankan bahwa masa depan ekonomi laut Indonesia bergantung pada kolaborasi nyata dengan masyarakat pesisir sebagai aktor utama.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Para peserta sepakat tantangan saat ini bukan lagi perumusan kebijakan, melainkan penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak parsial dan kehilangan dampak jangka panjang. Visi konservasi menjadi fondasi ekonomi biru, dengan masyarakat bukan sekadar dilibatkan, melainkan menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat. Pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion) ditegaskan sebagai bagian integral tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan.
Forum ini merupakan bagian dari proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs), didukung COAST Facility Indonesia dan Pemerintah Inggris. Hasilnya menghasilkan rekomendasi strategis: harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, tata kelola pesisir inklusif dan transparan, peningkatan kapasitas masyarakat melalui usaha sosial mikro, perluasan skema pendanaan berpihak pada pemberdayaan pesisir, serta pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada wacana.
Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, di mana tata kelola pesisir berbasis masyarakat melalui model pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi sipil, mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan. “Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak sekadar jargon kebijakan,” katanya.
Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), Mustamin, menambahkan bahwa ekonomi biru hanya berhasil jika laut dipandang sebagai ruang hidup bersama, bukan komoditas semata. Masyarakat pesisir harus menjadi mitra strategis dalam pengelolaannya.
Sinergi serupa terlihat di Kalimantan Tengah, di mana Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kolaborasi untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi biru dan sektor kelautan-perikanan. Kepala Dislutkan Kalteng, Sri Widanarni, menyebut pengembangan sektor ini sebagai program strategis Gubernur Agustiar Sabran.
