jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengeklaim konektivitas nasional berhasil pulih 100 persen hingga akhir Februari 2026.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat capaian signifikan dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
BACA JUGA: Kapolda Aceh di Garda Pemulihan: Kawal Huntap, Jaga Konektivitas & Hidupkan Ekonomi Rakyat
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian mengatakan pemulihan itu menjadi fondasi penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat.
Capaian tersebut disampaikan, Tito berdasarkan dokumen laporan resmi Satgas PRR dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2).
Menurut Tito, pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan distribusi logistik dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal.
Dia menyebut per 24 Februari 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak telah berfungsi sepenuhnya.
“Selain jalan nasional, fungsionalitas jalan daerah juga menunjukkan capaian tinggi, yakni Sumatra Utara 99 persen, Aceh 93 persen, dan Sumatra Barat 91 persen. Dukungan teknis dari Polri turut memperkuat aksesibilitas melalui pembangunan 41 unit jembatan,” kata Tito.
Di sektor perlindungan sosial, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah mencapai 100 persen dengan total 10.748 penerima, masing-masing 4.884 di Aceh, 4.151 di Sumatra Utara, dan 1.713 di Sumatra Barat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi pemulihan.
Pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Dari target 17.969 unit, saat ini telah terbangun 1.643 unit yang tersebar di tiga provinsi. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang aman dan layak.
Tito mengatakan pembangunan hunian dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dukungan gotong royong dari sejumlah pihak.
“Huntap ini dibangun melalui APBN oleh Kementerian PKP dalam bentuk kompleks perumahan,” ujarnya.
Tito menyampaikan upaya pemindahan warga dari tenda darurat ke hunian permanen juga menunjukkan progres nyata.
Di Sumatra Barat, seluruh pengungsi telah keluar dari tenda (0 jiwa), sementara di Sumatra Utara jumlahnya menurun signifikan menjadi 850 jiwa.
Pemerintah terus mendorong percepatan agar target nol pengungsi di tenda dapat segera tercapai di seluruh wilayah terdampak.
Dalam laporannya, Tito juga menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak dengan mengutamakan data yang telah tervalidasi.
Pemerintah melalui BNPB menetapkan bantuan sebesar Rp 60 juta untuk rusak berat, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 15 juta untuk rusak ringan.
Komitmen kuat pemerintah pusat juga ditunjukkan melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah terdampak.
Presiden RI menyetujui agar Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak dipotong, serta dikembalikan setara dengan alokasi 2025 pasca-efisiensi. Kebijakan ini memastikan kapasitas fiskal daerah tetap terjaga dalam mendukung percepatan pemulihan.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
