Penulis: Sugiarta
TVRINews, Denpasar
Pemerintah mempercepat digitalisasi bantuan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Program ini ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober mendatang, dengan Bali disiapkan sebagai wilayah percontohan.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, Kamis pagi. Rapat membahas kesiapan implementasi program di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan pemerintah akan mengintegrasikan sekitar 27 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu sistem terpadu. Integrasi dilakukan melalui kerangka Government Technology atau digitalisasi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan.
Integrasi ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola digital nasional guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi penyaluran bantuan sosial. Sistem terintegrasi diharapkan membuat data penerima lebih akurat, meminimalkan duplikasi, dan menekan potensi kebocoran anggaran.
“Target kita sesuai arahan pak Presiden, bahwa Oktober tahun ini, akan secara nasional diluncurkan. Jadi prosesnya akan dilakukan secara bertahap. Jadi kita lakukan dengan system pararel, Bali dulu, kemudian daerah lain,” ujar Luhut, Kamis, 26 Februari 2026.
Selain Bali, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah lebih dahulu ditetapkan sebagai daerah percontohan implementasi sistem tersebut. Peluncuran nasional direncanakan berlangsung pada Oktober tahun ini.
DPI merupakan kerangka infrastruktur digital publik yang mengintegrasikan identitas digital, sistem pembayaran, dan pertukaran data antarinstansi secara aman serta terstandar. Konsep ini sejalan dengan agenda transformasi digital nasional untuk memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali menindaklanjuti arahan komite bersama para bupati dan wali kota se-Bali. Digitalisasi bansos dinilai penting agar penyaluran lebih tepat sasaran dan transparan.
“Kita akan langsung tindaklanjuti arahan Bapak Presiden dengan menggelar rapat bersama para bupati dan walikota. Kita tentunya senang sekali mendapat kesempatan ini,” jelasnya.
Rapat koordinasi turut dihadiri Wali Kota Denpasar serta para bupati se-Bali. Pertemuan ini menjadi langkah konsolidasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusia sebelum implementasi penuh.
Pemerintah menargetkan digitalisasi bansos berbasis DPI mampu mempercepat proses administrasi, memperkuat akuntabilitas publik dalam pengelolaan anggaran negara, serta mendorong terwujudnya ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi di seluruh Indonesia.
Editor: Redaksi TVRINews
